Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk terus menggencarkan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi covid-19. Hal ini dilakukan agar vaksin tidak menumpuk dan menghindari kedaluwarsa.
Anggota Komisi IX DPR, Elva Hartati, mengatakan tata kelola vaksin harus terus dibenahi, termasuk rantai distribusi dan rantai dinginnya. Elva menambahkan pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota.
"Jangan saling tunggu. Pemda harus terus melakukan strategi jemput bola dan door to door untuk meningkatkan vaksinasi sehingga vaksin tidak menumpuk," kata Elva seperti dilansir Antara, Senin, 21 Februari 2022.
Dia menuturkan covid-19 tidak bisa dianggap enteng walaupun banyak yang menyamakannya dengan flu. “Varian Omicron harus dipahami sebagai varian covid-19 yang mudah menular. Jika terkena orang yang mempunyai komorbid, akibatnya bisa sangat fatal, terutama bagi yang belum divaksin," ujar Elva.
Menurutnya, Komisi IX DPR tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat segera vaksin. “Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayangi sampai sadar bahwa covid-19 ini serius,” imbuhnya.
Dia melihat pemerintah pusat menerima laporan dari pemda melalui laporan harian. Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat sebaiknya meningkatkan sampling acak ke sentra sentra vaksinasi untuk memantau pelaksanaan di lapangan.
"Pemerintah pusat bisa juga memaksimalkan laporan dari masyarakat dengan membuka desk secara virtual. Ada banyak cara inovasi untuk percepatan program vaksinasi,” ujar dia.
Baca: Bali Tancap Gas Habiskan 162 Ribu Dosis Vaksin sebelum Kedaluwarsa
Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan, menilai pelaksanaan vaksinasi yang baik dan cepat hanya dapat terjadi jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. “Saat ini pemerintah pusat sudah baik dalam penyediaan dan alokasi stok vaksin,” kata Iwan.
Dia juga menilai pelaksanaan di kabupaten atau kota sebagian besar sudah baik, tetapi ada beberapa daerah yang lambat vaksinasinya. “Mereka ini yang perlu dipantau. Masalahnya apa dan solusinya seperti bagaimana? Pada rapat koordinasi mingguan, tiap kabupaten atau kota yang cakupan rendah dibahas dan dicarikan solusi yang disepakati untuk segera dilaksanakan,” tutur Iwan.
Maka itu, menurut dia, jumlah orang yang divaksinasi harus terus dikejar. "Peningkatan cakupan yang lambat sering terjadi pada lansia karena kesulitan mereka untuk datang ke tempat vaksinasi. Dalam kondisi ini pemda harus lebih aktif untuk mendatangi mereka langsung ke rumah-rumah."
Berdasarkan bacaannya terhadap data yang ada, baik saat periode Delta maupun Omicron, orang yang belum divaksinasi berisiko mengalami sakit berat dan meninggal sebanyak 5 hingga 15 kali. Bergantung umur dan komorbid.
"Jadi vaksinasi di Indonesia sudah terbukti bermanfaat untuk mencegah terjadinya keparahan dan meninggal karena covid-19. Masyarakat perlu menyadari ini," kata dia.
Jakarta:
Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk terus menggencarkan strategi jemput bola dan
door to door untuk meningkatkan
vaksinasi covid-19. Hal ini dilakukan agar vaksin tidak menumpuk dan menghindari
kedaluwarsa.
Anggota Komisi IX DPR, Elva Hartati, mengatakan tata kelola vaksin harus terus dibenahi, termasuk rantai distribusi dan rantai dinginnya. Elva menambahkan pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota.
"Jangan saling tunggu. Pemda harus terus melakukan strategi jemput bola dan
door to door untuk meningkatkan vaksinasi sehingga vaksin tidak menumpuk," kata Elva seperti dilansir Antara, Senin, 21 Februari 2022.
Dia menuturkan covid-19 tidak bisa dianggap enteng walaupun banyak yang menyamakannya dengan flu. “Varian Omicron harus dipahami sebagai varian covid-19 yang mudah menular. Jika terkena orang yang mempunyai komorbid, akibatnya bisa sangat fatal, terutama bagi yang belum divaksin," ujar Elva.
Menurutnya, Komisi IX DPR tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat segera vaksin. “Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayangi sampai sadar bahwa covid-19 ini serius,” imbuhnya.
Dia melihat pemerintah pusat menerima laporan dari pemda melalui laporan harian. Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat sebaiknya meningkatkan sampling acak ke sentra sentra vaksinasi untuk memantau pelaksanaan di lapangan.
"Pemerintah pusat bisa juga memaksimalkan laporan dari masyarakat dengan membuka desk secara virtual. Ada banyak cara inovasi untuk percepatan program vaksinasi,” ujar dia.
Baca:
Bali Tancap Gas Habiskan 162 Ribu Dosis Vaksin sebelum Kedaluwarsa
Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan, menilai pelaksanaan vaksinasi yang baik dan cepat hanya dapat terjadi jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. “Saat ini pemerintah pusat sudah baik dalam penyediaan dan alokasi stok vaksin,” kata Iwan.
Dia juga menilai pelaksanaan di kabupaten atau kota sebagian besar sudah baik, tetapi ada beberapa daerah yang lambat vaksinasinya. “Mereka ini yang perlu dipantau. Masalahnya apa dan solusinya seperti bagaimana? Pada rapat koordinasi mingguan, tiap kabupaten atau kota yang cakupan rendah dibahas dan dicarikan solusi yang disepakati untuk segera dilaksanakan,” tutur Iwan.
Maka itu, menurut dia, jumlah orang yang divaksinasi harus terus dikejar. "Peningkatan cakupan yang lambat sering terjadi pada lansia karena kesulitan mereka untuk datang ke tempat vaksinasi. Dalam kondisi ini pemda harus lebih aktif untuk mendatangi mereka langsung ke rumah-rumah."
Berdasarkan bacaannya terhadap data yang ada, baik saat periode Delta maupun Omicron, orang yang belum divaksinasi berisiko mengalami sakit berat dan meninggal sebanyak 5 hingga 15 kali. Bergantung umur dan komorbid.
"Jadi vaksinasi di Indonesia sudah terbukti bermanfaat untuk mencegah terjadinya keparahan dan meninggal karena covid-19. Masyarakat perlu menyadari ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
