Terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama saat menjalani sidang vonis penistaan agama di aula Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5)/MI/Kurniawan Mas'ud
Terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama saat menjalani sidang vonis penistaan agama di aula Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5)/MI/Kurniawan Mas'ud

Ahok, Negara, dan Hukum

Nasional kasus hukum ahok
Sobih AW Adnan • 09 Mei 2017 21:23
medcom.id, Jakarta: Seorang pria bertubuh gempal duduk tenang di kursi terdakwa. Sementara di hadapannya, Hakim Ketua Anton Abdurrachman Putra, tampak tegang. Tangan kanannya memegang palu putusan yang siap dihentakkan.
 
Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Pusat hari itu memang lagi jadi perhatian. Pada 28 Oktober 1970, diagendakan pembacaan putusan atas sidang penodaan agama yang mendakwa Hans Bague (HB) Jassin.
 
Jassin pasrah. Akibat memuat cerpen Langit Makin Mendung karangan Kipandjikusmin di Majalah Sastra yang diampunya, ia berurusan dengan banyak orang sebab dianggap telah menistakan Islam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apa soal? Sastrawan yang ulama, Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), misalnya, menilai Jassin benar-benar kelewatan. Sebuah cerita yang mengibaratkan 'Tuhan mirip seorang tua berkacamata' masa iya bisa diloloskan.
 
Tak lama, majelis hakim pun memutuskan untuk mengganjar Jassin satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Pembelaan yang dibacakan sebanyak 100 lembar pada pekan sebelumnya, terkesan sia-sia. Tapi kurang lebihnya, kritikus sastra itu mengatakan bahwa 'imajinasi dan kenyataan sejatinya tak bisa dibenturkan.'
 
Sidang dugaan penodaan agama, kesannya memang selalu rumit. Hakim, memanggul beban amat berat karena bersinggungan dengan sesuatu yang bersifat sensitif dan menjadi sorotan masyarakat luas.
 
Kehadiran negara
 
Pun yang terjadi pada putusan dua tahun penjara untuk Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, hari ini. Meski akhirnya vonis itu tetap harus dihormati, tapi, mengutip komentar Ketua Setara Instute Hendardi, "Harus pula diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa."
 
Baca: [Fokus] Hukum yang Merdeka
 
Dalam catatan sejarah, Ahok adalah terdakwa kasus penodaan agama yang ke-97 di sepanjang 1965-2017.
 
Sama 'karet'nya dengan frasa "perbuatan tidak menyenangkan" yang pernah ada pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, delik penodaan agama rentan digunakan sebagai alat penundukan bagi siapapun yang dikehendaki.
 
Dalam data Setara Institute, dari 97 kasus yang pernah ada, 89 di antaranya terjadi setelah Reformasi 1998.
 
"Di sinilah bahaya dari ketentuan yang bias dan multitafsir dari Pasal 156a KUHP," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Selasa 9 Mei 2017.
 
Negara mestinya segera memberikan koreksi tentang apa yang dimaksud dengan penistaan agama. Apalagi, Pasal 156a KUHP bukan berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda. Tetapi dari Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
 
Dalam UU itu diamanatkan, seorang tertuduh terlebih dahulu diberi teguran dan peringatan secara tertulis sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut, apalagi tahap persidangan.
 
Ini, nyaris tidak berlaku untuk Ahok. Sejak awal, kasus menggelinding begitu cepat.
 
Bukan tanpa dampak. Sebab, apa yang menimpa Ahok, takutnya menjadi rujukan pada kasus-kasus serupa di mata mendatang.
 
Taat hukum
 
Pakar hukum Jamin Ginting, juga menilai, putusan untuk Ahok membuktikan adanya perbedaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim tentang implementasi PNPS terhadap Pasal 156a.
 
Penggunaan Pasal 156a menjadi indikasi bahwa majelis hakim mengabaikan PNPS. Padahal, aturan itu tidak pernah dicabut, belum pernah direvisi, dan masih berlaku.
 
"Saya khawatir setiap putusan yang ada ormas dan golongan tertentu -yang tidak menghendaki suatu cara terhadap koreksi- akan gampang dilaporkan polisi dan tidak perlu ada negara untuk memperingatkan. Ini kan bahaya sekali," kata kata Jamin dalam Breaking News di Metro TV, Selasa 9 Mei 2017.
 
Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Yang penting diteladani adalah bagaimana kebesaran jiwa dan penghormatan hukum yang mampu Ahok tunjukkan di sepanjang bergulirnya persidangan.
 
Di sidang putusan, bukankah Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto sendiri yang bilang, 'terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam persidangan.
 
Ahok tak pernah mangkir. Bahkan, beralasan sakit sekalipun.
 
Ahok merasa tidak puas dan mengajukan banding, itu hak. Tapi, di sisi lain, sejatinya ia telah mengajari kita; taat dan tunduk kepada hukum jauh lebih penting dibanding sesumbar ini dan itu.
 

 

(SBH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif