medcom.id, Jakarta: Polda Metro Jaya tidak memberi izin untuk aksi super damai yang rencananya digelar pada 11 Februari. Atas alasan keamanan, polisi tidak menerbitkan izin aksi.
Jadi, tidak kita izinkan (aksi tanggal 11 Februari)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.
Baca: Aksi 112 Dianjurkan tak Bermuatan Politik
Argo menjelaskan, polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari Forum Umat Islam (FUI) soal aksi tersebut. Namun, polisi bersikeras tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur kembali mengatakan, jika aksi tetap digelar, polisi bakal menindak tegas dengan membubarkan aksi.
Selain alasan keamanan, larangan juga dilakukan lantaran aksi tesebut digelar menjelang masa tenang Pilkada 2017. Jika aksi tetap digelar, lanjutnya, dikhawatirkan bakal mengganggu masyarakat lain.
Selain itu, polisi juga melarang pengumpulan massa pada 12 dan 15 Februari yang berniat turun ke jalan.
"Tapi, kalau untuk acara khataman dan salat subuh berjamaah kita tidak melarangnya. Asal tidak turun ke jalan," jelas Argo.
Baca: Unjuk Rasa Lumrah, Terpenting tak Melanggar Hukum
Selain itu, Argo juga mengimbau agar niatan para peserta salat subuh berjamaah yang akan melanjutkan pengawasan ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari tidak dilaksanakan. "Tidak perlu lah, kan sudah ada tim pengawas. Takutnya malah ada intimidasi," tandas Argo.
Sebelumnya, sekelompok ormas agama berniat melakukan aksi damai. Titik kumpul massa di Masjid Istiqlal. Dari sana, massa berjalan kaki menuju Monumen Nasional, lalu ke Bundaran Hotel Indonesia, setelah itu kembali ke Monas.
Kelompok yang sama akan salat Subuh di Masjid Istiqlal pada Rabu 15 Februari. Setelah salat Subuh, mereka akan menuju TPS untuk memilih dan mengawasi jalannya pencoblosan.
Baca: GNPF-MUI Pastikan Aksi 112 Jadi
medcom.id, Jakarta: Polda Metro Jaya tidak memberi izin untuk aksi super damai yang rencananya digelar pada 11 Februari. Atas alasan keamanan, polisi tidak menerbitkan izin aksi.
Jadi, tidak kita izinkan (aksi tanggal 11 Februari)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.
Baca:
Aksi 112 Dianjurkan tak Bermuatan Politik
Argo menjelaskan, polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari Forum Umat Islam (FUI) soal aksi tersebut. Namun, polisi bersikeras tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur kembali mengatakan, jika aksi tetap digelar, polisi bakal menindak tegas dengan membubarkan aksi.
Selain alasan keamanan, larangan juga dilakukan lantaran aksi tesebut digelar menjelang masa tenang Pilkada 2017. Jika aksi tetap digelar, lanjutnya, dikhawatirkan bakal mengganggu masyarakat lain.
Selain itu, polisi juga melarang pengumpulan massa pada 12 dan 15 Februari yang berniat turun ke jalan.
"Tapi, kalau untuk acara khataman dan salat subuh berjamaah kita tidak melarangnya. Asal tidak turun ke jalan," jelas Argo.
Baca:
Unjuk Rasa Lumrah, Terpenting tak Melanggar Hukum
Selain itu, Argo juga mengimbau agar niatan para peserta salat subuh berjamaah yang akan melanjutkan pengawasan ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari tidak dilaksanakan. "Tidak perlu lah, kan sudah ada tim pengawas. Takutnya malah ada intimidasi," tandas Argo.
Sebelumnya, sekelompok ormas agama berniat melakukan aksi damai. Titik kumpul massa di Masjid Istiqlal. Dari sana, massa berjalan kaki menuju Monumen Nasional, lalu ke Bundaran Hotel Indonesia, setelah itu kembali ke Monas.
Kelompok yang sama akan salat Subuh di Masjid Istiqlal pada Rabu 15 Februari. Setelah salat Subuh, mereka akan menuju TPS untuk memilih dan mengawasi jalannya pencoblosan.
Baca:
GNPF-MUI Pastikan Aksi 112 Jadi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
