Ilustrasi sampah plastik - MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi sampah plastik - MI/Pius Erlangga.

YLKI Minta Plastik Ditangani Secara Radikal

Nasional kantong plastik berbayar kantong plastik
Nur Azizah • 01 Maret 2019 13:17
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait kebijakan penggunaan kantong plastik. Per hari ini, Aprindo memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar, Rp 200 per kantong.
 
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan istilah Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) yang digunakan Aprindo menyesatkan.
 
"Karena sesungguhnya memang tidak ada kata gratis untuk kantong plastik. Karena semua biaya operasional pelaku usaha sudah dimasukkan dalam cost yang dibebankan pada konsumen lewat harga yang harus dibayar," kata Tulus di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tulus menilai plastik berbayar yang diterapkan Aprindo tidak efektif mengurangi penggunaan kantong plastik oleh konsumen. Pasalnya nominal Rp200 per kantong tidak akan mengganggu daya beli konsumen.
 
Sekalipun konsumen dengan 5 hingga10 kantong plastik saat belanja, konsumen hanya akan mengeluarkan Rp1.000 hingga Rp2.000.
 
"Itu bukan angka nominal yang tidak signifikan," ungkap dia.
 
(Baca juga: Olah Sampah Plastik Jadi Bahan Baku 3D Printing)
 
Seharusnya, lanjut Tulus, langkah yang dilakukan Aprindo lebih progresif lagi. Misalnya, menggunakan kantong plastik SNI sesuai rekomendasi Badan Standarisasi Nasional atau menggunakan kantong plastik yang mudah terurai.
 
"Masifnya penggunaan kantong plastik memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah seharusnya pemerintah, pelaku usaha, produsen dan konsumen bersinergi untuk secara radikal mengurangi penggunaan kantong plastik," ungkap dia.
 
Pemerintah pusat bisa menjadikan masalah ini sebagai kebijakan dan gerakan nasional yang radikal. Bukan menjadi kebijakan sporadis yang hanya diterapkan di sejumlah wilayah.
 
"Ini menunjukkan pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian belum ada keseriusan, alias masih memble, untuk menyelamatkan pencemaran oleh sampah plastik," tandas dia.
 
Tulus berharap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik tidak hanya menyasar retailer modern saja, tetapi pasar-pasar tradisional. Selain itu, bukan hanya kantong plastik saja, tetapi pembungkus plastik untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik harus dilarang.
 
"Harus menggunakan kantong berbasis ramah lingkungan. Karena sampah pembungkusnya itulah sumber pencemaran lingkungan yang sejati," pungkas Tulus.
 
(Baca juga:KLHK Fokus Pemanfaatan Sampah Plastik di 2020-2024)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif