Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan arah kebijakan 2020-2024. Salah satu arah kebijakan tersebut adalah menangani sampah.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengelola sampah menjadi bahan baku aspal.
"KLHK saat ini tengah mempertimbangkan pengelolaan sampah, bagaimana caranya agar sampah menjadi bahan baku aspal," katanya dalam rapat teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK di Hotel Shangrila Jakarta, Selasa 26 Februari 2019.
Bambang menuturkan KLHK akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). "KemenPUPR akan melihat ada berapa tempat yang bisa dibangun dengan aspal dari sampah plastik," imbuh dia.
Selain untuk bahan baku aspal, KLHK juga berencana bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memanfaatkan sampah sebagai energi listrik.
Dalam arah kebijakan KLHK, ada poin yang menyebutkan untuk meningkatkan circular economy untuk menangani sampah hingga 30 persen. Jumlah tersebut menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK mengatakan semua arah kebijakan dibuat untuk menargetkan tekad bagi lingkungan yang lebih baik.
Selain pemanfaatan sampah, KLHK juga memulai pemulihan lahan gambut. Salah satu caranya dengan membasahi sebanyak 3,12 juta hektar lahan gambut sejak 2016 lalu.
Dari data KLHK, ada delapan provinsi yang sudah mendapat pemulihan ekosistem gambut pada 2016 hingga 2018. Delapan provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan arah kebijakan 2020-2024. Salah satu arah kebijakan tersebut adalah menangani sampah.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengelola sampah menjadi bahan baku aspal.
"KLHK saat ini tengah mempertimbangkan pengelolaan sampah, bagaimana caranya agar sampah menjadi bahan baku aspal," katanya dalam rapat teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK di Hotel Shangrila Jakarta, Selasa 26 Februari 2019.
Bambang menuturkan KLHK akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). "KemenPUPR akan melihat ada berapa tempat yang bisa dibangun dengan aspal dari sampah plastik," imbuh dia.
Selain untuk bahan baku aspal, KLHK juga berencana bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memanfaatkan sampah sebagai energi listrik.
Dalam arah kebijakan KLHK, ada poin yang menyebutkan untuk meningkatkan circular economy untuk menangani sampah hingga 30 persen. Jumlah tersebut menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK mengatakan semua arah kebijakan dibuat untuk menargetkan tekad bagi lingkungan yang lebih baik.
Selain pemanfaatan sampah, KLHK juga memulai pemulihan lahan gambut. Salah satu caranya dengan membasahi sebanyak 3,12 juta hektar lahan gambut sejak 2016 lalu.
Dari data KLHK, ada delapan provinsi yang sudah mendapat pemulihan ekosistem gambut pada 2016 hingga 2018. Delapan provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(EKO)
