Jakarta: PT Pertamina diminta bertanggung jawab mutlak atas 13 ribu hektare perairan Balikpapan yang tercemar minyak. Tumpahan minyak mengakibatkan banyak ekosistem yang rusak dan mati.
Pengampanye Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana mengatakan hal itu berdasarkan Pasal 88 Undangan-undangan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Korporasi dapat dihukum mengganti rugi hingga ratusan miliar, cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian.
"Baik bertanggung jawab atas kerugian ataupun terhadap proses pemulihannya," kata Wahyu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 April 2018.
Baca: Pertamina: Hanya Kekuatan Besar Patahkan Pipa
Ia menyampaikan, memulihkan ekosistem yang terganggu tak mudah. Butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun atau bahkan tidak bisa dipulihkan kembali.
"Bagaimana memulihkan lumba-lumba botol dan lumba-lumba tanpa sirip yang mati? Ini kan tidak mungkin bisa dipulihkan," ungkapnya.
Baca: 7 Ribu Hektare Terdampak Tumpahan Minyak
Berdasarkan hasil penelitian Walhi, ada sebanyak lima Padang lamun yang tercemar. Lalu 17 hektare mangrove terdampak, dan ekosistem bawah laut yang rusak dan mati.
"Jangan lupakan ekosistem mikro seperti plankton. Kalau ini mati ikan akan mati, rantai makanan akan terganggu," ujarnya.
Sabtu, 31 Maret 2018, pipa PT Pertamina yang mengalirkan minyak mentah dari atau crude oil dari Terminal Lawe-lawe ke Kilang RU V Balikpapan patah. Tumpahan minyak mengakibatkan kebakaran di perairan Balikpapan dan lima orang diketahui tewas.
Jakarta: PT Pertamina diminta bertanggung jawab mutlak atas 13 ribu hektare perairan Balikpapan yang tercemar minyak. Tumpahan minyak mengakibatkan banyak ekosistem yang rusak dan mati.
Pengampanye Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana mengatakan hal itu berdasarkan Pasal 88 Undangan-undangan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Korporasi dapat dihukum mengganti rugi hingga ratusan miliar, cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian.
"Baik bertanggung jawab atas kerugian ataupun terhadap proses pemulihannya," kata Wahyu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 April 2018.
Baca: Pertamina: Hanya Kekuatan Besar Patahkan Pipa
Ia menyampaikan, memulihkan ekosistem yang terganggu tak mudah. Butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun atau bahkan tidak bisa dipulihkan kembali.
"Bagaimana memulihkan lumba-lumba botol dan lumba-lumba tanpa sirip yang mati? Ini kan tidak mungkin bisa dipulihkan," ungkapnya.
Baca: 7 Ribu Hektare Terdampak Tumpahan Minyak
Berdasarkan hasil penelitian Walhi, ada sebanyak lima Padang lamun yang tercemar. Lalu 17 hektare mangrove terdampak, dan ekosistem bawah laut yang rusak dan mati.
"Jangan lupakan ekosistem mikro seperti plankton. Kalau ini mati ikan akan mati, rantai makanan akan terganggu," ujarnya.
Sabtu, 31 Maret 2018, pipa PT Pertamina yang mengalirkan minyak mentah dari atau crude oil dari Terminal Lawe-lawe ke Kilang RU V Balikpapan patah. Tumpahan minyak mengakibatkan kebakaran di perairan Balikpapan dan lima orang diketahui tewas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
