medcom.id, Jakarta: Kebakaran lahan yang kerap terjadi di Indonesia akan menjadi isu spesifik dalam pertemuan Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim (GCF) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan 35 gubernur dari delapan negara bagian di dunia itu akan berlangsung akhir September ini.
"Isu kebakaran lahan dan hutan akan menjadi pembicaraan tersendiri, khususnya untuk Indonesia. Ini sebagai upaya mengurangi emisi karbon," kata Sekretaris Badan Pengurus Institus Penelitian Inovasi Bumi (Inobu) Bernadinus Steni, saat berkunjung ke gedung Metro TV, Selasa 5 September 2017.
Turunan dari isu itu, kata dia, adalah upaya memetakan pengurangan emisi karbon dari tingkat nasional ke tingkat provinsi. Komitmen Indonesia hingga 2030 adalah mengurangi emisi karbon hingga 29%. "Nah, komitmen ini belum diturunkan ke tingkat provinsi. Berapa kontribusi konkret dari pemprov," kata Steni.
Pembicaraan ini menjadi penting karena ada tujuh provinsi di Indonesia yang wilayah hutannya meliputi 60% tutupan hutan tropis Indonesia. Dan hutan paling berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi karbon.
"Untuk itu, kami berharap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar) dan Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) hadir di pertemuan ini," kata dia.
Inobu juga berharap perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hadir untuk merancang komitmen bagi daerah dalam mengurangi emisi karbon.
Memetakan petani swadaya
Pertemuan GCF juga diharapkan bisa membantu memetakan petani swadaya di Indonesia. "Karena hampir tak ada peta dan data akurat jumlah petani swadaya yang bergantung pada hutan di Indonesia," kata Steni.
Padahal, adanya peta petani ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk bisa menentukan indikator keberlanjutan dan kelestarian hutan. "Perlu dipetakan ada di mana para petani ini agar tak dianggap ilegal," kata dia.
Baca: Indonesia jadi Tuan Rumah Pengurangan Emisi Karbon Dunia
Sejauh ini, kata dia, Inobu sudah berupaya memetakan jumlah kelompok petani di dua provinsi, yakni di Kalimanten Tengah (3 kabupaten) dan Papua (1 kabupaten). "Total dari dua provinsi itu baru teridentifikasi 11 hektare (yang diberdayakan)," katanya.
Pemetaan ini, kata dia, juga akan membantu program perhutanan sosial yang menjadi andalan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Kalau tak ada peta, susah bagi mereka untuk mengelola hutan," katanya.
medcom.id, Jakarta: Kebakaran lahan yang kerap terjadi di Indonesia akan menjadi isu spesifik dalam pertemuan Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim (GCF) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan 35 gubernur dari delapan negara bagian di dunia itu akan berlangsung akhir September ini.
"Isu kebakaran lahan dan hutan akan menjadi pembicaraan tersendiri, khususnya untuk Indonesia. Ini sebagai upaya mengurangi emisi karbon," kata Sekretaris Badan Pengurus Institus Penelitian Inovasi Bumi (Inobu) Bernadinus Steni, saat berkunjung ke gedung Metro TV, Selasa 5 September 2017.
Turunan dari isu itu, kata dia, adalah upaya memetakan pengurangan emisi karbon dari tingkat nasional ke tingkat provinsi. Komitmen Indonesia hingga 2030 adalah mengurangi emisi karbon hingga 29%. "Nah, komitmen ini belum diturunkan ke tingkat provinsi. Berapa kontribusi konkret dari pemprov," kata Steni.
Pembicaraan ini menjadi penting karena ada tujuh provinsi di Indonesia yang wilayah hutannya meliputi 60% tutupan hutan tropis Indonesia. Dan hutan paling berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi karbon.
"Untuk itu, kami berharap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar) dan Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) hadir di pertemuan ini," kata dia.
Inobu juga berharap perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hadir untuk merancang komitmen bagi daerah dalam mengurangi emisi karbon.
Memetakan petani swadaya
Pertemuan GCF juga diharapkan bisa membantu memetakan petani swadaya di Indonesia. "Karena hampir tak ada peta dan data akurat jumlah petani swadaya yang bergantung pada hutan di Indonesia," kata Steni.
Padahal, adanya peta petani ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk bisa menentukan indikator keberlanjutan dan kelestarian hutan. "Perlu dipetakan ada di mana para petani ini agar tak dianggap ilegal," kata dia.
Baca: Indonesia jadi Tuan Rumah Pengurangan Emisi Karbon Dunia
Sejauh ini, kata dia, Inobu sudah berupaya memetakan jumlah kelompok petani di dua provinsi, yakni di Kalimanten Tengah (3 kabupaten) dan Papua (1 kabupaten). "Total dari dua provinsi itu baru teridentifikasi 11 hektare (yang diberdayakan)," katanya.
Pemetaan ini, kata dia, juga akan membantu program
perhutanan sosial yang menjadi andalan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Kalau tak ada peta, susah bagi mereka untuk mengelola hutan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
