Jakarta: Wacana pembongkaran jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin tentunya bukan tanpa alasan.
Usulan awal datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta Polri untuk mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Sudirman-Thamrin.
Alasan utama Sahroni adalah agar tidak ada diskriminasi antarpengguna moda transportasi, baik itu sepeda, sepeda motor, hingga mobil.
"Semua pengguna menggunakan jalan tersebut. Kalau ada risiko ditanggung masing-masing," kata dia.
Sahroni menambahkan Jalan Sudirman-Thamrin merupakan hak semua pengguna jalan. Jadi, sangat tidak adil jika salah satu moda transportasi diberikan fasilitas sedangkan yang lain tidak.
Jika hal ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin pengguna moda transportasi lain juga boleh meminta jalur khusus ke pemerintah.
"Jangan sampai nanti jalur permanen diminta juga oleh yang hobi motor, minta jalur khusus ke pemerintah seperti harley atau super bike," sambungnya.
Usulan diterima Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sepakat untuk membongkar jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin. Listyo akan menyerap ilmu dari negara tetangga untuk membuat rute sepeda ideal.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara terdekat sehingga pengaturan rute sepeda untuk bekerja dan berolahraga baik," ujar Listyo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021.
Listyo berjanji Polri terus mencari formula yang pas ihwal jalur sepeda. Polisi, kata dia, bakal menggandeng sejumlah instansi, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Jakarta: Wacana pembongkaran
jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin tentunya bukan tanpa alasan.
Usulan awal datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta Polri untuk mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen yang ada di
Jalan Sudirman-Thamrin.
Alasan utama Sahroni adalah agar tidak ada diskriminasi antarpengguna moda transportasi, baik itu sepeda, sepeda motor, hingga mobil.
"Semua pengguna menggunakan jalan tersebut. Kalau ada risiko ditanggung masing-masing," kata dia.
Sahroni menambahkan Jalan Sudirman-Thamrin merupakan hak semua pengguna jalan. Jadi, sangat tidak adil jika salah satu moda transportasi diberikan fasilitas sedangkan yang lain tidak.
Jika hal ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin pengguna moda transportasi lain juga boleh meminta jalur khusus ke pemerintah.
"Jangan sampai nanti jalur permanen diminta juga oleh yang hobi motor, minta jalur khusus ke pemerintah seperti harley atau super bike," sambungnya.
Usulan diterima Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sepakat untuk membongkar jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin. Listyo akan menyerap ilmu dari negara tetangga untuk membuat rute sepeda ideal.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara terdekat sehingga pengaturan rute sepeda untuk bekerja dan berolahraga baik," ujar Listyo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021.
Listyo berjanji Polri terus mencari formula yang pas ihwal jalur sepeda. Polisi, kata dia, bakal menggandeng sejumlah instansi, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
