Jakarta: Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan sepakat dengan usulan untuk meniadakan jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin. Menurut Listyo, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat jalur sepeda permanen tersebut dibongkar.
"Prinsipnya terkait jalur sepeda kami akan terus cari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah (jalur sepeda) permanen mungkin dibongkar," kata Listyo.
Usulan ini awalnya datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta Polri untuk mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Sudirman-Thamrin.
Ahmad Sahroni mengatakan kebijakan jalur sepeda permanen menimbulkan diskriminasi. Tidak hanya antara pengguna sepeda, tetapi pengguna jalan lainnya.
Dia ingin jalan umum bisa digunakan seluruh pengguna secara berkeadilan. Tak boleh ada aturan khusus yang diberikan kepada salah satu moda transportasi.
"Semua pengguna menggunakan jalan tersebut. Kalau ada risiko ditanggung masing-masing," ungkap dia.
Lebih lanjut, Sahroni beranggapan dengan adanya jalur sepeda permanen maka dikhawatirkan pengguna transportasi lain juga merasa berhak meminta jalur khusus.
"Jangan sampai nanti jalur permanen diminta juga oleh yang hobi motor, minta jalur khusus ke pemerintah seperti harley atau super bike," sambungnya.
Jakarta: Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan sepakat dengan usulan untuk meniadakan jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin. Menurut Listyo, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat
jalur sepeda permanen tersebut dibongkar.
"Prinsipnya terkait jalur sepeda kami akan terus cari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah (jalur sepeda) permanen mungkin dibongkar," kata Listyo.
Usulan ini awalnya datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta Polri untuk mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Sudirman-Thamrin.
Ahmad Sahroni mengatakan kebijakan jalur sepeda permanen menimbulkan diskriminasi. Tidak hanya antara pengguna sepeda, tetapi pengguna jalan lainnya.
Dia ingin jalan umum bisa digunakan seluruh pengguna secara berkeadilan. Tak boleh ada aturan khusus yang diberikan kepada salah satu moda transportasi.
"Semua pengguna menggunakan jalan tersebut. Kalau ada risiko ditanggung masing-masing," ungkap dia.
Lebih lanjut, Sahroni beranggapan dengan adanya jalur sepeda permanen maka dikhawatirkan pengguna transportasi lain juga merasa berhak meminta jalur khusus.
"Jangan sampai nanti jalur permanen diminta juga oleh yang hobi motor, minta jalur khusus ke pemerintah seperti harley atau super bike," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ACF)
