Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, dibongkar. Listyo akan menyerap ilmu dari negara tetangga untuk membuat rute sepeda ideal.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara terdekat sehingga pengaturan rute sepeda untuk bekerja dan berolahraga baik," ujar Listyo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021.
Listyo berjanji Polri terus mencari formula yang pas ihwal jalur sepeda. Polisi, kata dia, bakal menggandeng sejumlah instansi, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja," papar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri itu.
Baca: Sahroni Minta Jalur Sepeda Permanen di Jakarta Dibongkar
Selain itu, Listyo memerintahkan seluruh kapolda berkoordinasi soal jalur sepeda di wilayah masing-masing. Dengan begitu, semua pengguna jalan sama-sama memanfaatkan fasilitas yang ada.
"Jalur sepeda tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu pengguna atau moda lain yang memanfaatkan jalur itu," tutur dia.
Sebelumnya, Polri diminta mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Jika perlu, jalur itu dianggap bisa dibongkar.
"Dan, semua pengguna menggunakan jalan tersebut (jalur sepeda)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat raker bersama Kapolri.
Politikus Partai NasDem itu menyebut kebijakan jalur sepeda permanen menimbulkan diskriminasi, tidak hanya antarpesepeda, tetapi pengguna jalan lainnya.Dia ingin jalan umum bisa digunakan seluruh warga dengan adil. Tak boleh ada aturan khusus yang diberikan kepada salah satu moda transportasi.
Jakarta:
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat jalur
sepeda permanen di Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, dibongkar. Listyo akan menyerap ilmu dari negara tetangga untuk membuat rute sepeda ideal.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara terdekat sehingga pengaturan rute sepeda untuk bekerja dan berolahraga baik," ujar Listyo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021.
Listyo berjanji Polri terus mencari formula yang pas ihwal jalur sepeda. Polisi, kata dia, bakal menggandeng sejumlah instansi, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja," papar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri itu.
Baca:
Sahroni Minta Jalur Sepeda Permanen di Jakarta Dibongkar
Selain itu, Listyo memerintahkan seluruh kapolda berkoordinasi soal jalur sepeda di wilayah masing-masing. Dengan begitu, semua pengguna jalan sama-sama memanfaatkan fasilitas yang ada.
"Jalur sepeda tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu pengguna atau moda lain yang memanfaatkan jalur itu," tutur dia.
Sebelumnya, Polri diminta mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Jika perlu, jalur itu dianggap bisa dibongkar.
"Dan, semua pengguna menggunakan jalan tersebut (jalur sepeda)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat raker bersama Kapolri.
Politikus Partai NasDem itu menyebut kebijakan jalur sepeda permanen menimbulkan diskriminasi, tidak hanya antarpesepeda, tetapi pengguna jalan lainnya.Dia ingin jalan umum bisa digunakan seluruh warga dengan adil. Tak boleh ada aturan khusus yang diberikan kepada salah satu moda transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
