Jakarta: Aliansi Masyarakat Indonesia Timur menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka mengecam adanya sekelompok pemuda yang meminta Papua merdeka.
Dalam aksinya, mereka kompak membawa bendera Indonesia seraya menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati. Mereka berkomitmen menolak referendum dari pihak-pihak yang selama ini menggelar aksi pro-Papua Merdeka.
"Kami menyesalkan sampai adanya aksi itu. Itu tugas kita meredakan semua itu. Harapan kami selaku pemuda agar pemerintah menyelesaikan masalah ini," jelas Koordinator Aksi, Sudiono di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019.
Ia menegaskan, Papua adalah bagian dari NKRI. "Bukan dari siapa pun, tapi bagian dari NKRI," kata dia.
Sudiono meminta para pelaku yang berniat melakukan makar segera diproses hukum. Ia beranggapan, semua sistem negara dikerahkan untuk mencegah adanya sekelompok orang yang ingin memerdekakan diri.
"Negara memiliki sistem kekuatan pertahanan dari Kepolisian sampai TNI," ujarnya.
Sudiono mengatakan, aksi ini sama sekali tak ada tekanan dari pihak manapun. Aksi ini, menurut dia, merupakan kesadaran sebagai anak bangsa.
Di sisi lain, ia meminta agar penegak hukum memproses pelaku rasialisme di Surabaya dan Malang yang menimpa mahasiswa asal Papua. Pasalnya, akibat insiden tersebut, Papua dan Papua Barat sempat memanas.
"Kami dari pemuda Indonesia mempertanyakan kemana negar dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih jeli menangani kasus raisalisme di Surabaya. Hukum harus ditegakkan," ujar Sudiono.
Kegiatan dilakukan didalam Taman Pandang Monas atau di depan Istana Merdeka. Ratusan aparat keamanan menjaga aksi tersebut.
"Sekitar 150 personel polisi diturunkan dalam menjaga aksi ini," kata Kapolsek Metro Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama.
Jakarta: Aliansi Masyarakat Indonesia Timur menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka mengecam adanya sekelompok pemuda yang meminta Papua merdeka.
Dalam aksinya, mereka kompak membawa bendera Indonesia seraya menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati. Mereka berkomitmen menolak referendum dari pihak-pihak yang selama ini menggelar aksi pro-Papua Merdeka.
"Kami menyesalkan sampai adanya aksi itu. Itu tugas kita meredakan semua itu. Harapan kami selaku pemuda agar pemerintah menyelesaikan masalah ini," jelas Koordinator Aksi, Sudiono di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019.
Ia menegaskan, Papua adalah bagian dari NKRI. "Bukan dari siapa pun, tapi bagian dari NKRI," kata dia.
Sudiono meminta para pelaku yang berniat melakukan makar segera diproses hukum. Ia beranggapan, semua sistem negara dikerahkan untuk mencegah adanya
sekelompok orang yang ingin memerdekakan diri.
"Negara memiliki sistem kekuatan pertahanan dari Kepolisian sampai TNI," ujarnya.
Sudiono mengatakan, aksi ini sama sekali tak ada tekanan dari pihak manapun. Aksi ini, menurut dia, merupakan kesadaran sebagai anak bangsa.
Di sisi lain, ia meminta agar penegak hukum
memproses pelaku rasialisme di Surabaya dan Malang yang menimpa mahasiswa asal Papua. Pasalnya, akibat insiden tersebut, Papua dan Papua Barat sempat memanas.
"Kami dari pemuda Indonesia mempertanyakan kemana negar dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih jeli menangani kasus raisalisme di Surabaya. Hukum harus ditegakkan," ujar Sudiono.
Kegiatan dilakukan didalam Taman Pandang Monas atau di depan Istana Merdeka. Ratusan aparat keamanan menjaga aksi tersebut.
"Sekitar 150 personel polisi diturunkan dalam menjaga aksi ini," kata Kapolsek Metro Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
