Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pemimpin Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda kerap menyebarkan informasi palsu dan fitnah tentang Papua. Benny sering menyebut Pemerintah Indonesia menelantarkan Papua dan Papua Barat.
"Seakan-akan kita menelantarkan di sana (Papua dan Papua Barat), seakan-akan banyak pelanggaran HAM setiap hari, penyiksaan, pembunuhan, tetapi semua itu kan tidak benar," tegas Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019.
Padahal, kata Wiranto, pemerintah serius membangun Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo juga serius membangun infrastruktur di dua provinsi tersebut. Presiden, kata dia, ingin masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia sejahtera.
Wiranto memerinci pemerintah menggelontorkan Rp92 triliun membangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat pada 2018. Sementara pendapatan yang diserap dari Papua Rp26 triliun dalam setahun.
"Berarti kan ada subsidi yang begitu besar ke sana. Mana mungkin menelantarkan," kata Wiranto.
Wiranto meminta masyarakat menyaring informasi provokatif yang beredar. Provokasi bisa dilawan dengan fakta.
"Saya kira benar Benny Wenda jadi konspirasi untuk masalah ini. Tapi kita lawan dengan kebenaran, fakta- fakta. Dan biasanya provokasi tak benar hanya dapat dibantah dengan fakta," jelas mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Benny Wenda provokator di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Moeldoko mengatakan Benny selalu memprovokasi masyarakat Papua dengan menyebarkan berita bohong.
Masyarakat yang terpancing akhirnya bertindak vandal. Benny juga disebut sering bergerilya mengumpulkan dukungan politik di Australia dan Inggris.
Pemerintah tak ingin bertindak gegabah menghadapi Benny Wenda. Pemerintah mengedepankan diplomasi karena aktivitas Benny lebih banyak di jalur politik.
Benny Wenda merupakan tokoh separatis Papua yang mendapatkan suaka politik dari Inggris pada 2002. Benny membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford, Inggris, pada 2013.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pemimpin Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda kerap menyebarkan informasi palsu dan fitnah tentang Papua. Benny sering menyebut Pemerintah Indonesia menelantarkan Papua dan Papua Barat.
"Seakan-akan kita menelantarkan di sana (Papua dan Papua Barat), seakan-akan banyak pelanggaran HAM setiap hari, penyiksaan, pembunuhan, tetapi semua itu kan tidak benar," tegas Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019.
Padahal, kata Wiranto, pemerintah serius membangun Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo juga serius membangun infrastruktur di dua provinsi tersebut. Presiden, kata dia, ingin masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia sejahtera.
Wiranto memerinci pemerintah menggelontorkan Rp92 triliun membangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat pada 2018. Sementara pendapatan yang diserap dari Papua Rp26 triliun dalam setahun.
"Berarti kan ada subsidi yang begitu besar ke sana. Mana mungkin menelantarkan," kata Wiranto.
Wiranto meminta masyarakat menyaring informasi provokatif yang beredar. Provokasi bisa dilawan dengan fakta.
"Saya kira benar Benny Wenda jadi konspirasi untuk masalah ini. Tapi kita lawan dengan kebenaran, fakta- fakta. Dan biasanya provokasi tak benar hanya dapat dibantah dengan fakta," jelas mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Benny Wenda provokator di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Moeldoko mengatakan Benny selalu memprovokasi masyarakat Papua dengan menyebarkan berita bohong.
Masyarakat yang terpancing akhirnya bertindak vandal. Benny juga disebut sering bergerilya mengumpulkan dukungan politik di Australia dan Inggris.
Pemerintah tak ingin bertindak gegabah menghadapi Benny Wenda. Pemerintah mengedepankan diplomasi karena aktivitas Benny lebih banyak di jalur politik.
Benny Wenda merupakan tokoh separatis Papua yang mendapatkan suaka politik dari Inggris pada 2002. Benny membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford, Inggris, pada 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
