Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) takziah pemakamah Ismail Haniyeh/Istimewa
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) takziah pemakamah Ismail Haniyeh/Istimewa

Berita Terpopuler Nasional

Jusuf Kalla Takziah Pemakaman Haniyeh hingga KPK Dalami Data Demurrage

M Sholahadhin Azhar • 05 Agustus 2024 07:21
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengikuti malam takziah atas meninggalnya tokoh pimpinan politik Hamas, Ismail Haniyeh, di kawasan Jelailah Street, Duhail Doha, Qatar. JK bawa pesan dukungan Indonesia ke Palestina.
 
"Rakyat Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina," kata JK dalam sambutannya dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.
 
JK mengatakan pengorbanan Haniyeh besar dalam upaya kemerdekaan Palestina. Hal itu dipandang sama halnya dengan rakyat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan selama ratusan tahun.
 
Baca: Takziah Pemakaman Haniyeh, Jusuf Kalla Bawa Dukungan Indonesia ke Palestina

Pemberitaan terkait takziah Jusuf Kalla menjadi terpopuler di Laman Nasional Medcom pada Minggu, 4 Agustus 2024. Berita terpopuler lain terkait perseteruan Cak Imin dan Gus Yahya.
 
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut tudingan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tak laku. Hubungan PKB dan PBNU sejatinya tengah memanas dalam beberapa waktu belakangan ini.

"Omongan Yahya dan Saipul gak laku," kata Cak Imin di akun X (sebelumnya Twitter) @cakimiNOW yang diunggah Sabtu, 3 Agustus 2024.
 
Baca: Cak Imin Sebut Tudingan Gus Yahya dan Gus Ipul Tak Laku

Respons Cak Imin itu menanggapi pernyataan Gus Yahya yang menyebut hubungan antara PBNU dan PKB ibarat sebuah mobil dan pabrikannya. Jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem yang diciptakan, maka pabrikan akan melakukan penarikan untuk perbaikan atau recall.
 
Berita populer lain terkait pengusutan dugaan korupsi dalam impor beras. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tengah mendalami keterlibatan Bapanas-Bulog dalam persoalan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. KPK telah meminta keterangan dan data dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) selaku pelapor. 
 
“Pihak KPK dari dumas pernah menelepon pada 11 juli 2024 jam 16.11 WIB. Meminta keterangan terkait data yang SDR laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2024.
 
Baca: KPK Disebut Tengah Dalami Data Persoalan Demurrage Impor Beras

Hari bersyukur bila Lembaga Antirasuah dapat menindaklanjuti laporannya terkait skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar. Menurut dia, masyarakat banyak menjadi korban akibat demurrage impor beras.
 
Pemberitaan soal kematian Ismail Haniyeh, kisruh PKB vs PBNU, dan demurrage impor beras bakal diperbarui. Simak selengkapnya hanya di Kanal Nasional Medcom.id.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan