Peningkatan Kualitas SDM Terganjal Stunting Hingga Gangguan Jiwa

Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan angka stunting atau kasus gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi. Hal ini menjadi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.  Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut stunting melanda 27 persen penduduk Indonesia. Angka ini ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024. Namun, hal itu bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, masih ada isu lain yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas SDM. "Tidak hanya stunting, ada juga autisme dan difabel 4,3 persen, gangguan jiwa ringan 9,8 persen," kata Hasto dalam diskusi virtual bertajuk 'Megatren  Demografis dan Visi Indonesia Emas 2045', Senin, 28 September 2020.  Menurut dia, kondisi ini menjadi keprihatinan pemerintah. Namun, dia yakin masalah-masalah ini dapat ditekan dengan memperbaiki beberapa faktor pendukung. "Kualitas penduduk didukung oleh sanitasi, air bersih, pendidikan, sosial, dan ekonomi," tutur dia.  Hasto memastikan pemerintah bertanggung jawab memenuhi seluruh faktor pendukung kualitas penduduk. Pasalnya, air bersih hingga pendidikan dapat menunjang warga untuk hidup layak dan sehat.     Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan percepatan penanganan anak stunting. Sepuluh provinsi menjadi prioritas pemerintah, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Tengah. Kepala Negara mengatakan penanganan stunting di Indonesia sudah membaik. Ada perbaikan dari tingkat prevalensi 37 persen pada 2013 menjadi 27,6 persen pada 2019.   Baca: Jokowi Perintahkan Penanganan Stunting Diintegrasikan dengan PKH “Penurunan cukup lumayan. Tapi masih kurang dari target kita tahun 2024 menjadi 14 persen,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Agustus 2020.   Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggerakkan pemerintah daerah di 10 provinsi. Seluruh kepala daerah harus memberi akses pelayanan kepada ibu hamil dan balita. Mereka harus memastikan asupan gizi pada ibu hamil terpenuhi sejak dini.