Mahfud Sebut Tak Ada Transboundary Haze Asap Karhutla Selama 2020

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan evaluasi dan arahan langsung dalam rapat koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada seluruh jajaran kementerian atau lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Seluruh instansi terkait memiliki inovasi dalam mencegah karhutla. "Dari pengalaman penanganan karhutla sejak tahun 2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021. Mahfud menyampaikan Presiden Joko Widodo kerap memberikan arahan saat rapat koordinasi nasional pencegahan karhutla di Istana Negara, Jakarta. Pokok arahannya itu, yakni prioritaskan pencegahan dengan pola deteksi dini hotspot dan firespot, monitoring rutin, meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan. Kemudian, penataan pengelolaan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi, pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Lalu, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar memberikan efek jera, serta mencari solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi. "Dari arahan tersebut, Bapak Presiden menekankan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah," kata Mahfud. Mahfud mengatakan karhutla seluas 2,61 juta hekatare (ha) pada 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penanganan karhutla di Indonesia. Kejadian ini merupakan kontrol pembanding kejadian karhutla pada kebakaran tahun berikutnya. Luas kebakaran pada 2020 tercatat 296.942 ha. Angka itu jauh lebih kecil ketimbang luas karhutla pada 2015. Perhitungan ini mendekati kebenaran faktual di lapangan dengan menggunakan citra resolusi tingi, data hotspot dan firespot, serta verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan. Transboundary haze atau tingkat pencemaran juga menjadi indikator pemerintah dalam pengendalian karhutla. Pada 2020, tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla. “Lima tahun terakhir ini dunia internasional tidak mempersoalkan transboundary haze. Mudah-mudahan hal ini dapat lebih baik lagi,” ungkap Mahfud.     Beberapa hal secara teknis dalam pengendalian karhutla terus dikembangkan. Misalnya, monitoring dan penyebarluasan keberadaan titik hotspot, patroli pencegahan karhutla (mandiri atau terpadu), serta perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT). Kemudian, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla melalui pembinaan masyarakat peduli api berkesadaran hukum (MPA-Paralegal). Kegiatan ini merupakan kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, unsur desa, serta anggota masyarakat. Prospek iklim Indonesia hingga semester satu 2021, La Nina akan bertahan dengan intensitas moderat hingga melemah. Pada semester kedua, La Nina diprediksi hilang. Baca: Pemprov Sumsel Anggarkan Rp30 Miliar Atasi Karhutla 2021 Sementara itu, curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi akan mengguyur sebagian wilayah Indonesia pada Maret-April 2021. Namun, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai lantaran mengalami hujan intensitas rendah, seperti Riau. “Oleh karena itu, saya meminta agar Gubernur Riau (Syamsuar) untuk menetapkan siaga darurat lebih awal, agar pencegahan karhutla di sana segera dapat ditanggulangi,” kata Mahfud. Sejumlah kepala daerah juga memberikan penjelasan dan laporan pengendalian Karhutla di wilayah masing-masing. Yakni, kepala daerah dari Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi kinerja seluruh pejabat pusat dan daerah serta masyarakat karena tidak terjadi bencana asap pada 2020. Hal tersebut salah satunya akibat keberhasilan penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC). “TMC ini harus betul-betul kita persiapkan dan kita harus berhati-hati juga, karena di bulan April-Mei akan menghadapi bulan puasa dan lebaran, serta masih dalam situasi pandemi covid-19,” tutur Siti. Terobosan lain yang mendukung keberhasilan pencegahan karhutla, yaitu peran masyarakat peduli api (MPA) paralegal. Siti menyampaikan konsep ini dapat diintegrasikan dengan desa tangguh bencana dan desa mandiri. “Untuk itu, perlu dikembangkan mekanisme kompensasi kebijakan insentifnya bagi daerah melalui Dana Alokasi Khusus,” ujarnya.