Mahfud Sebut Tak Ada Transboundary Haze Asap Karhutla Selama 2020

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan evaluasi dan arahan langsung dalam rapat koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada seluruh jajaran kementerian atau lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Seluruh instansi terkait memiliki inovasi dalam mencegah karhutla.
 
"Dari pengalaman penanganan karhutla sejak tahun 2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021.
 
Mahfud menyampaikan Presiden Joko Widodo kerap memberikan arahan saat rapat koordinasi nasional pencegahan karhutla di Istana Negara, Jakarta. Pokok arahannya itu, yakni prioritaskan pencegahan dengan pola deteksi dini hotspot dan firespot, monitoring rutin, meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan.
Kemudian, penataan pengelolaan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi, pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Lalu, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar memberikan efek jera, serta mencari solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.
 
"Dari arahan tersebut, Bapak Presiden menekankan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah," kata Mahfud.
 
Mahfud mengatakan karhutla seluas 2,61 juta hekatare (ha) pada 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penanganan karhutla di Indonesia. Kejadian ini merupakan kontrol pembanding kejadian karhutla pada kebakaran tahun berikutnya.
 
Luas kebakaran pada 2020 tercatat 296.942 ha. Angka itu jauh lebih kecil ketimbang luas karhutla pada 2015. Perhitungan ini mendekati kebenaran faktual di lapangan dengan menggunakan citra resolusi tingi, data hotspot dan firespot, serta verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan.
 
Transboundary haze atau tingkat pencemaran juga menjadi indikator pemerintah dalam pengendalian karhutla. Pada 2020, tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla.
 
“Lima tahun terakhir ini dunia internasional tidak mempersoalkan transboundary haze. Mudah-mudahan hal ini dapat lebih baik lagi,” ungkap Mahfud.