Pemberian izin ini diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di hadapan Presiden Joko Widodo - Medcom.id/Damar Iradat.
Pemberian izin ini diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di hadapan Presiden Joko Widodo - Medcom.id/Damar Iradat.

1.163 Izin Tangkap Ikan Diserahkan ke Pengusaha

Nasional perikanan penangkapan hewan perizinan
Damar Iradat • 30 Januari 2019 18:51
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan izin tangkap ikan kepada 1.163 pengusaha perikanan tangkap. Pemberian izin ini diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di hadapan Presiden Joko Widodo.
 
Penyerahan izin tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta secara simbolis kepada perwakilan para pengusaha ikan tangkap yang hadir. Sementara, sebagian pengusaha tangkap ikan lainnya menyaksikan lewat sambungan video confrence di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pengusaha ikan tangkap yang hadir merupakan penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019.
 
"Hari ini, sebanyak 1.163 izin akan diserahkan di sini, disaksikan Bapak Presiden dan kawan-kawan di KKP," kata Susi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kesempatan itu, Susi menyatakan pihaknya telah meninjau perizinan dalam satu tahun terakhir. Ini dilakukan agar laporan yang tidak akurat dapat diperbaiki untuk menuju legal, reported, regulated fishing.
 
Menurutnya, selama ini banyak data dari pengusaha tangkap ikan yang tidak benar. Padahal, menurut Susi, data tangkapan ikan dari pengusaha harus benar dan akurat. Ini untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi perikanan yang akan datang.
 
(Baca juga:Menteri Susi Minta Sandiaga Pelajari Izin Perikanan)
 
Susi memaparkan, dari data yang ada, KKP sudah meninjau 3.558 kapal. Berdasarkan hasil review, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.
 
"Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi, selama ini memang masih under reported," papar dia.
 
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan pentingnya proses pengurusan izin yang cepat. Ia tidak ingin pengurusan izin di KKP berlarut-larut.
 
"Jangan sampai ngurus izin berbulan-bulan, bertahun. Apa-apaan, saya enggak bisa nerima hal seperti itu. Entah itu di Kemenhub, KKP, endaklah. Masa ngurus izin di zaman IT kayak gini masih lama. Saya berminggu-minggu saja enggak mau, apalagi berbulan-bulan, bertahun-tahun," tegas dia.
 
Di sisi lain, Jokowi meminta, para pengusaha tangkap ikan tidak semena-mena menangkap ikan. Mereka diminta tetap mengikuti aturan dari perintah soal penangkapan ikan.
 
"Kita ingin sumber daya alam laut kita ini memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk kita saja, tapi juga anak cucu kita. Sehingga, pengaturan-pengaturan kita dalam penangkapan ikan kita mestinya ada pengaturannya. Tidak bebas semau-maunya," ujar Jokowi.
 
(Baca juga:2019, Perikanan Nusantara Bidik Laba Rp26 Miliar)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif