Menteri Susi Minta Sandiaga Pelajari Izin Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri festival Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara. Foto: Medcom.id/Muhammad Al Hasan
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta calon wakil presiden Sandiaga Uno mmepelajari perizinan penangkapan ikan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan perizinan kepada nelayan untuk menangkap ikan.
 
Hal itu diucapkan Susi menanggapi pernyataan Sandiaga saat mengunjungi Indramayu, Jawa Barat, yang berseloroh akan mempermudah izin penangkapan ikan. Menurut Susi, pernyataan Sandiaga tidak sesuai kenyataan. Pemerintah tidak pernah mempersulit izin perikanan.
 
Susi sudah mengeluarkan surat edaran mengenai izin perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa rasio pajak di bidang perikanan sangat rendah.
 
Susi mengungkapkan, rasio pajak rendah karena banyak penangkap ikan tidak jujur. Dia mencontohkan, satu kapal ikan 10 gross ton lebih bisa menangkap 2 ribu ton setahun, namun yang dilaporkan hanya 20 ton.
 
"Disuruh dibetulkan, paling dilaporkan menjadi 200 ton. Berarti ada yang unreported (tidak dilaporkan). Kalau unreported berarti ilegal," kata Susi usai konferensi pers Ocean Conference 2018, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Baca: KKP Percepat Tata Kelola Perizinan Usaha Perikanan

Menurut Susi, kepatuhan sangat penting. Susi mengakui masyarakat harus diberi kemudahan perizinan, namun harus patuh kepada negara.
 
"Kita tidak pernah mempersulit izin. Pak Sandi harus tahu undang-undang perikanan.  Nelayan itu untuk kapal di bawah 10 gross tonne (GT). Kapal yang mengurus izinnya ke KKP pusat itu kapal di atas 30 GT,” ujarnya.
 
Susi mengungkapkan, kapal di atas 30 GT penghasilannya di atas Rp10 miliar per tahun. Pengguna kapal jenis ini bukan UMKM dan bukan nelayan.
 
"KKP sejak 7 November 2014  sudah membebasksn semua izin-izin kapal di bawah 10 GT. Yang kapal 10-30 GT izin tidak ada di kementerian tapi ada di provinsi. Kapal di atas 30-70 GT penghasilannya di atas Rp10 miliar. Di atas 100 GT pasti Rp15 miliar ke atas. Bukan UMKM, bukan nelayan namanya," ujar Susi.
 
"Jadi jangan asal ngomong, belajar dan baca UU perikanan baru berkomentar. Saya tidak suka isu sektor ekonomi perikanan di bawa masuk ke ranah politik," katanya.
 




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id