medcom.id, Malang: Menteri Sosial (Kemensos) RI Khofifah Indar Parawansa berharap program pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi dilakukan secara tunai. Pihaknya sedang mengembangkan sistem penyaluran non-tunai.
Hal itu diungkapkan Khofifah setelah menghadiri pencairan dana PKH di pendopo Bupati Kabupaten Malang, Senin (27/6/2016). Sebelumnya, Kementerian Sosial RI telah meluncurkan layanan e-Warung sebagai bentuk pencairan bantuan sosial (Bansos).
"Tadi pagi, kita di Kota Malang (launching e-Warung). Itu adalah salah satu pilot pencairan bansos non-tunai. Tapi yang di sini masih tunai," kata Khofifah.
Khofifah berharap, pencairan Bansos di antaranya PKH dengan non-tunai dapat dikembangkan secepatnya. Mensos menargetkan, pada September, program pencairan Bansos non-tunai melalui e-Warung sudah bisa diterapkan di 34 kabupaten/kota.
Tidak hanya kesiapan dari segi sistem, sosialisasi yang dilakukan Kemensos untuk mengedukasi calon agen penyaluran non-tunai dapat dilakukan dengan baik. Sehingga, para agen siap menjadi sentra pelayanan Bansos non-tunai.
"Saya berharap bahwa secara bertahap masing-masing agen bisa menjadi sentra layanan Bansos non-tunai," ungkap dia.
Selain itu, Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat mengatakan, pencairan anggaran PKH tahap kedua ini dimulai dengan sistem non-tunai dari Kota Malang. Diharapkan, kabupaten/kota lainnya mempersiapkan diri dengan sistem baru tersebut.
"Uji coba dilaksanakan pertama kali di kota malang. Dan diharapkan proses berikut sudah diterapkan di kota-kota lain," kata Harry.
Harry mengungkapkan, target utama penerapan penyaluran dana Bansos non-tunai adalah wilayah perkotaan. Hal itu karena dari segi infrastruktur perbankan di wilayah perkotaan dianggap lebih siap untuk menerapkan sistem penyaluran non-tunai.
"Terutama di wilayah perkotaan yang memungkinkan akses perbankan dalam bentuk layanan keuangan e-digital," ucap Harry.
Perlu diketahui, total anggaran PKH yang disalurkan Kemensos pada tahap kedua untuk seluruh Indonesia ialah Rp6 triliun. Untuk Kabupaten Malang saja, Kemensos menyalurkan dana Rp55 miliar kepada 31.887 peserta.
medcom.id, Malang: Menteri Sosial (Kemensos) RI Khofifah Indar Parawansa berharap program pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi dilakukan secara tunai. Pihaknya sedang mengembangkan sistem penyaluran non-tunai.
Hal itu diungkapkan Khofifah setelah menghadiri pencairan dana PKH di pendopo Bupati Kabupaten Malang, Senin (27/6/2016). Sebelumnya, Kementerian Sosial RI telah meluncurkan layanan
e-Warung sebagai bentuk pencairan bantuan sosial (Bansos).
"Tadi pagi, kita di Kota Malang (launching e-Warung). Itu adalah salah satu
pilot pencairan bansos non-tunai. Tapi yang di sini masih tunai," kata Khofifah.
Khofifah berharap, pencairan Bansos di antaranya PKH dengan non-tunai dapat dikembangkan secepatnya. Mensos menargetkan, pada September, program pencairan Bansos non-tunai melalui e-Warung sudah bisa diterapkan di 34 kabupaten/kota.
Tidak hanya kesiapan dari segi sistem, sosialisasi yang dilakukan Kemensos untuk mengedukasi calon agen penyaluran non-tunai dapat dilakukan dengan baik. Sehingga, para agen siap menjadi sentra pelayanan Bansos non-tunai.
"Saya berharap bahwa secara bertahap masing-masing agen bisa menjadi sentra layanan Bansos non-tunai," ungkap dia.
Selain itu, Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat mengatakan, pencairan anggaran PKH tahap kedua ini dimulai dengan sistem non-tunai dari Kota Malang. Diharapkan, kabupaten/kota lainnya mempersiapkan diri dengan sistem baru tersebut.
"Uji coba dilaksanakan pertama kali di kota malang. Dan diharapkan proses berikut sudah diterapkan di kota-kota lain," kata Harry.
Harry mengungkapkan, target utama penerapan penyaluran dana Bansos non-tunai adalah wilayah perkotaan. Hal itu karena dari segi infrastruktur perbankan di wilayah perkotaan dianggap lebih siap untuk menerapkan sistem penyaluran non-tunai.
"Terutama di wilayah perkotaan yang memungkinkan akses perbankan dalam bentuk layanan keuangan
e-digital," ucap Harry.
Perlu diketahui, total anggaran PKH yang disalurkan Kemensos pada tahap kedua untuk seluruh Indonesia ialah Rp6 triliun. Untuk Kabupaten Malang saja, Kemensos menyalurkan dana Rp55 miliar kepada 31.887 peserta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
