Kebijakan Gas dan Rem Covid-19 Tugas Bersama

Jakarta: Kebijakan gas dan rem menangani pandemi virus korona (covid-19) disebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat harus aktif mendukung kebijakan tersebut. "Memang harus kerja sama kebijakan gas dan rem," kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Perekonomian, Panutan Sulendrakusuma, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk 'Ditolak Masuk Malaysia, Indonesia Harus Apa?' Minggu, 6 September 2020. Panutan mengatakan sebuah kebijakan ibarat rangkaian sistem. Pemerintah berperan membuat kebijakan sedangkan penerapannya dilakukan berbagai komponen. Pelaksanaan kebijakan, kata Panutan, kerap bermasalah di lapangan. Ada ketidaksinambungan antara pemerintah dan masyarakat. "Memang persoalannya selalu pada saat implementasi karena implementasi komponen banyak," ujar dia. Baca: Pemerintah Yakin Larangan WNI ke Malaysia Situasional   Panutan mencontohkan pemerintah membuat kebijakan protokol kesehatan. Namun, hal itu sia-sia jika masyarakat tidak mematuhinya. "Sehingga saat dieksekusi ke bawah, perlu proses, dan keterlibatan semua elemen," ucap Panutan. Sementara itu, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai pemerintah kebablasan 'menginjak gas' dalam menangani pandemi virus korona. Hal ini terlihat dari kasus baru covid-19 yang melebihi tiga ribu kasus per hari.   "Konsep (gas dan rem) bagus, tapi yang diinjak gasnya terus. Lupa kita punya rem," kata Pandu.   Peningkatan kasus covid-19 luar biasa tinggi akibat mobilitas penduduk. Masyarakat diduga tidak menerapkan protokol kesehatan.