Pengunjuk rasa berfoto dengan latar belakang api yang membakar pos polisi saat demonstrasi menentang UU Cipta Kerja. Foto: Antara/Galih Pradipta
Pengunjuk rasa berfoto dengan latar belakang api yang membakar pos polisi saat demonstrasi menentang UU Cipta Kerja. Foto: Antara/Galih Pradipta

Polri Kucurkan Rp408,8 Miliar buat Belanja Alat Pengamanan Demo UU Ciptaker

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Siti Yona Hukmana • 09 Oktober 2020 20:15
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (Watch) membuka data pengeluaran mendesak Polri pada September 2020. Polri diduga telah membeli alat untuk pengamanan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang bersumber dari APBNP.
 
"Totalnya mencapai Rp408,8 miliar dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu, sekitar satu bulan lamanya," kata Peneliti ICW, Wana Alamsyah, melalui keterangan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Wana memerinci belanja pengadaan barang kepolisian yang bersifat mendesak 2020 yang bersumber dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri. Pertama, pengadaan sentralized command control system for intelligence target surveillance Baintelkam Polri untuk satuan Korbrimob Polri pada 16 September 2020. Total pembelanjaan sebesar Rp179,4 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, pengadaan helm dan rompi anti peluru Brimob (anggaran mendesak-APBNP) untuk satuan Baintelkam Polri pada 21 September 2020. Total pembelanjaan sebesar Rp90,1 miliar.
 
Ketiga, peralatan counter UAV and surveillance Korbrimob (anggaran mendesak-APBNP) untuk Korbrimob Polri pada 25 September 2020. Total pembelanjaan sebesar Rp69,9 miliar.
 
Keempat, pengadaan drone observasi tactical (anggaran mendesak-APBNP) untuk Korbrimob Polri pada 25 September 2020. Total pembelanjaan sebesar Rp2,9 miliar.
 
Baca: Jawab Hoaks, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi Soal UU Cipta Kerja
 
Kelima, peralatan tactical mass control device (kebutuhan mendesak-APBNP) pada 28 September 2020 untuk Slog Polri. Total pembelanjaan sebesar Rp66,5 miliar.
 
"Temuan-temuan itu menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pembelanjaan yang ditengarai dapat digunakan untuk membentuk opini publik melalui aktivitas digital," kata Wana.
 
Kemudian dia menduga pembelian alat digunakan untuk menjalankan perintah sesuai dengan Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020. Telegram ini diterbitkan untuk melarang para buruh melakukan demontrasi besar-besaran atau mogok kerja penolakan UU Ciptaker di tengah pandemi covid-19.
 
Telegram ditandatangani oleh Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis. Poin enam dalam telegram itu memerintahkan jajaran untuk melakukan kontra narasi yang mendiskreditkan pemerintah.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif