Peristiwa 18 September, Membumihanguskan PKI Madiun

Jakarta: Peristiwa Madiun (Madiun Affairs) masih jadi momok bagi masyarakat Tanah Air. Pemberontakan pertama pasca-Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu terjadi pada September hingga Desember 1948. Pemberontakan ini juga tidak lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena menandatangani Perjanjian Renville. Perjanjian ini sebagai pemantik pecahnya konflik berdarah di Madiun, karena dianggap sangat merugikan Indonesia. Presiden Sukarno kemudian menyuruh Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru. Sampai akhirnya, Kabinet Hatta tersusun tanpa mengikutsertakan golongan sosialis maupun golongan kiri. Berdasarkan berbagai sumber, Kabinet Amir yang digulingkan dari takhtanya merasa kecewa. Dia lantas membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), sebagai wadah golongan komunis dan golongan sosialis kiri, termasuk sejumlah partai. Antara lain, Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Pemuda Sosialis Indonesia. Lalu Partai Buruh Indonesia dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. FDR berjuang keras untuk mengganti ideologi Pancasila dan membentuk Republik Soviet Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu.     Berdasarkan buku Madiun 1948: PKI Bergerak (2011) karya Harry A. Poeze, gerakan FDR dinakhodai Amir dan Muso. Kedatangan Muso ke Indonesia dari Uni Soviet, yakni membawa amanat dari Moskow agar mendirikan PKI Muda. Saat itu, sosok Muso menjadi angin segar bagi gerakan komunis di Indonesia. Muso bahkan langsung menyusun doktrin bagi kekuatan komunis di Tanah Air yang diberi nama 'Jalan Baru untuk Indonesia'. Doktrin tidak lain mengecam setiap kebijakan pemerintah kabinet Hatta. Orang-orang kabinet Hatta harus disingkirkan karena orang-orang PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Sejak awal September 1948, Muso, Amir, dan pimpinan PKI lain berkeliling ke daerah-daerah di Jawa untuk menggencarkan gerakan. Wilayah yang diinjak, yakni Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Dikutip dari buku Sejarah Daerah Jawa Timur (1978), saat di Purwodadi, Muso dan Amir mendengar kabar unsur pro-PKI telah mengambil inisiatif untuk melancarkan revolusi. Bahkan, sekelompok rakyat Purwodadi mengibarkan bendera merah. Pada 18 September 1948, Muso melanjutkan perjalanan ke Madiun. Malam harinya, Muso dan kolega tiba di Rejo Agung dekat Madiun dan menjumpai kenyataan organisasi PKI telah melancarkan coup d'etat. Sejak saat itu revolusi komunis atau pemberontakan komunis sudah dimulai.     Gerakan komunis berhasil merebut kota-kota dan ibu kota karesidenan Madiun. Semua alat-alat pemerintah, militer, dan sipil pada waktu itu lumpuh serta mampu dikuasai. Ambisi kelompok komunis semakin besar. Mereka ingin memegang penuh pimpinan pemerintahan dan mendirikan front nasional. Kaum komunis beranggapan bawah dunia terbelah dua, yaitu blok kapitalis imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok anti imperialis di bawah Rusia. Indonesia yang anti-imperialis maka harus berada di pihak Rusia. Melihat gerakan komunis yang kian bringas, Presiden Sukarno selaku panglima tertinggi akhirnya mengambil langkah tegas. Pada 19 September 1948, Presiden Sukarno lewat corong radio Yogyakarta meminta Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur menindas pemberontakan dan merebut kembali Kota Madiun. Penangkapan pimpinan PKI di berbagai daerah, termasuk Ibu Kota Yogyakarta pun akhirnya mulai dilakukan pada malam harinya. Tak hanya itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman saat itu memerintahkan pengepungan terhadap Kota Madiun. Gerakan pasukan pemerintah memburu pemberontak dilakukan sejak 21 September 1948 hingga 31 Oktober 1948. Pada waktu itu Brigade Sudarsono (S) yang dipimpin Kapten Sunandar menembak mati Muso di Sumoroto. Selanjutnya tokoh-tokoh pemberontak tertangkap di Desa Girimarto dan menjalani hukuman militer pada 5 November 1948.