ATVSI Dorong Pengawasan Konten Ketimbang Mengatur Sistem Penyiaran

Dheri Agriesta 18 April 2018 20:26 WIB
lembaga penyiaran
ATVSI Dorong Pengawasan Konten Ketimbang Mengatur Sistem Penyiaran
Seorang pria melintas di depan deretan layar televisi di ruang kontrol Telkomvision di Jakarta, Selasa (9/10). (Foto: Antara/Andika Wahyu).
Jakarta: Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menilai upaya pemerintah mengganti sistem penyiaran menjadi single mux kurang tepat. Karena, wacana itu dimunculkan pihak yang tak puas dengan kualitas siaran televisi swasta.

Ketua Umum ATVSI Ishadi SK mengatakan upaya pengaturan bisnis dengan mengganti sistem penyiaran bukan solusi. Sebab langkah itu diyakini tak akan mempengaruhi kualitas konten yang disajikan televisi swasta.

"Kita berpendapat, mau diubah apapun kan kuncinya konten. Kalau memang ingin diubah, kontennya dong yang diawasi," kata Ishadi kepada Medcom.id, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.


Baca juga: Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kelola Sistem Penyiaran Tanpa Swasta

Ishadi mencontohkan, beberapa pihak tak puas dengan aktivitas pemilik media yang menonjolkan salah satu partai politik. Padahal, media itu menggunakan frekuensi publik yang dipinjamkan pemerintah.

"Menurut mereka semena-mena, menurut saya sih dibuat aturannya dong. Jangan terus diubah sistemnya, sehingga usaha penyiaran itu bisa mereka atur," jelas Ishadi.

Ishadi menyebut, upaya pengaturan usaha penyiaran secara absolut dengan pemberlakuan single mux tak lagi populer di dunia. Karena, stasiun penyiaran dan frekuensi adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan.

Jika dua hal itu dipisahkan, stasiun penyiaran tak akan jauh beda dengan production house

"Karena stasiun penyiaran punya konten dan disiarkan sendiri dengan frekuensi yang dipinjamkan pemerintah. Kan sudah ada aturannya, setahun akan di-review, kenapa enggak itu saja yang diberlakukan," tambah Ishadi.

Baca juga: Penerapan Single Mux Dikhawatirkan Abaikan Infrastruktur Swasta

Selain itu, Indonesia juga memiliki sejumlah lembaga yang bisa digunakan mengawasi kualitas konten televisi. Misalnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Kan ada KPI dan KPU, buat aturannya. Kalau misal keberatan statisun tv mengekspos partai tertentu, ya dikasih tau lah dilarang, diatur," tegas Ishadi.

Dalam RUU Penyiaran, mencuat penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan single mux mencuat dalam proses penggodokan draf RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id