Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kelola Sistem Penyiaran Tanpa Swasta

Whisnu Mardiansyah 18 April 2018 04:29 WIB
lembaga penyiaran
Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kelola Sistem Penyiaran Tanpa Swasta
Ilustrasi lembaga penyiaran. Foto: Dok/MI
Jakarta: Anggota Komisi I DPR, Mayjen Purnawirawan Supiadin menilai pemerintah belum mampu mandiri mengelola sistem frekuensi penyiaran tanpa keterlibatan dan peran lembaga penyiaran swasta (LPS). Di tengah perdebatan sistem single mux dan multi mux diusulkan penerapan sistem hybrid.

"Sistem hybrid jalan tengah win win solution mengatasi antara single dan mux. Artinya LPS tidak semata-mata menjadi objek," kata Supiadin dalam diskusi di Fraksi Partai NasDem, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 17 April 2018.

Dalam sistem hybrid LPS juga menjadi subjek. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait aturan penyiaran di Indonesia.


"Pemerintah mengatur aturan dibawahnya dalam bentuk PP. Maka LPS harus dilibatkan. Jadi tidak bisa pemerintah menjadi dominan," ujar Supiadin.

Di sisi lain, industri penyiaran swasta jauh lebih unggul dari yang dimiliki pemerintah. Baik itu secara teknis insfratruktur maupun konten penyiarannya. 

"Agar isi RUU penyiaran mengakomodasi aspirasi dari LPS jangan ditinggalkan tapi disinergikan," pungkas Supiadin.

Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat dalam RUU Penyiaran ini adalah penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan Single Mux mencuat dalam proses penggodokan draf revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id