Menkominfo Harus Mundur hingga Pendanaan Keamanan Digital Mestinya Dipisah

Jakarta: Pemberitaan mengenai desakan memecat Menkominfo Budi Arie Setiadi menjadi yang paling populer di Kanal Nasional Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2024. Selain itu ada pemberitaan mengenai pendanaan proyek infrastruktur digital dan sistem kemananan mestinya dipisahkan. Berikut ini 3 berita paling populer di Kanal Nasional Medcom.id: PDN Diretas, Menkominfo Dinilai Harus Mundur atau Dicopot Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Budi dinilai tidak kompeten menunaikan tugas terutama setelah pusat data nasional (PDN) diserang ransomware. "Dengan bobolnya sejumlah situs maka Menkominfo harus mundur atau dicopot Jokowi," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2024.   Jerry mengatakan latar belakang Budi tidak sesuai dengan jabatan yang dipegang. Budi tidak memiliki kepakaran di bidang informasi dan teknologi (IT). Selengkapnya baca di sini     Serangan Siber, Pendanaan Infrastruktur dan Keamanan Digital Mestinya Dipisah Peretasan menggunakan ransomware di pusat data nasional sementara (PDNS) 2 dinilai terjadi karena pemerintah tidak bisa membedakan anggaran proyek infrastruktur digital dengan sistem kemananan. Pendanaan mestinya dipisahkan. “Sistem proyek dengan security (keamanannya) kan sesuatu yang berbeda, proyek itu adalah pas ada proyek bagaimana caranya supaya kamu menang, usahakan semaksimal mungkin, pas sudah menang, oke, lakukan proyek itu selesai, tinggal,” kata Pakar IT Alfons Tanujaya dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ pada Minggu, 30 Juni 2024.    Alfons menjelaskan kontraktor hanya akan menyelesaikan infrastruktur jika ditugaskan membangun proyek sesuai dengan jangka waktu dalam kontrak kerja. Sedangkan, keamanan bersifat seumur hidup. Selengkapnya baca di sini     Staf Hasto Mengadu ke LPSK, KPK: Sampaikan yang Sebenarnya Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kusnadi mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Lembaga Antirasuah meminta dia menyampaikan kebenaran jika mendapatkan ancaman. “Ya kami juga mengimbau kepada Saudara Kusnadi untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya kalau seandainya ada ancaman-ancaman kepada yang bersangkutan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024.   KPK sejatinya menghormati langkah Kusnadi yang menyambangi LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Namun, aduan diharap tidak dibuat-buat. Selengkapnya baca di sini