Jakarta: Pemerintah diminta kompak mengatasi serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini merespons saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Telkom.
"Ya, itu yang butuh kesepahaman antar sesama," kata Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno kepada Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2024.
Pemerintah harus menyatukan pandangan perihal serangan digital tersebut. Serangan itu harus dicari jalan keluarnya dan berupaya mencegah kejadian serupa terulang melalui aturan.
"Dijelmakan dalam bentuk aturan-aturan detail yang dibuat diurunan undang-undang yang ada," ujar Dave.
Sebelumnya, pemerintah saling lempar terkait peretasan ransomware terhadap PDNS. Hal ini terjadi saat rapat di Komisi I DPR.
Hal itu bermula ketika Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menanyakan ihwal tidak adanya back up terhadap PDNS dan mendesak pertanggungjawaban pemerintah. Saling lempar tanggung jawab terjadi antara BSSN, Telkom, serta Kementerian Kominfo.
"Kita diskusi, bukan saya, kami ini dengan Kominfo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak. Ini satu kesatuan NKRI, di sini ada menteri, di sini ada Kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya back up disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai, siapa yang harus mengorganisirnya. Siapa? Terus jangan bilang, 'oh ini mestinya tenant-tenant ini', enggak bisa, ini negara. Saudara harus tanggung jawab," ujar Hasanuddin saat rapat, Kamis, 27 Juni 2024.
Jakarta: Pemerintah diminta kompak mengatasi
serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini merespons saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Telkom.
"Ya, itu yang butuh kesepahaman antar sesama," kata Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno kepada
Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2024.
Pemerintah harus menyatukan pandangan perihal serangan digital tersebut. Serangan itu harus dicari jalan keluarnya dan berupaya mencegah kejadian serupa terulang melalui aturan.
"Dijelmakan dalam bentuk aturan-aturan detail yang dibuat diurunan undang-undang yang ada," ujar Dave.
Sebelumnya, pemerintah saling lempar terkait peretasan ransomware terhadap PDNS. Hal ini terjadi saat rapat di Komisi I DPR.
Hal itu bermula ketika Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menanyakan ihwal tidak adanya back up terhadap PDNS dan mendesak pertanggungjawaban pemerintah. Saling lempar tanggung jawab terjadi antara BSSN, Telkom, serta Kementerian
Kominfo.
"Kita diskusi, bukan saya, kami ini dengan Kominfo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak. Ini satu kesatuan NKRI, di sini ada menteri, di sini ada Kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya back up disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai, siapa yang harus mengorganisirnya. Siapa? Terus jangan bilang, 'oh ini mestinya tenant-tenant ini', enggak bisa, ini negara. Saudara harus tanggung jawab," ujar Hasanuddin saat rapat, Kamis, 27 Juni 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
