Ilustrasi halal - Medcom.id
Ilustrasi halal - Medcom.id

Biaya Sertifikasi Halal Berkisar Rp150 Ribu-Rp5 Juta

Nasional sertifikasi halal Sertifikat Halal
Whisnu Mardiansyah • 17 Oktober 2019 13:15
Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih merumuskan biaya pengajuan sertifikasi halal. Besaran biaya tergantung skala pelaku usaha. 
 
"Karena pelaku usaha itu bertingkat-tingkat ada yang mikro ada yang supermikro ada yang kecil sampai besar kami menetapkannya dalam variabel cost rentang biaya jadi tidak tunggal," kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki kepada Medcom.id, Kamis, 17 Oktober 2019.
 
Penghitungan sementara besaran biaya sekitar Rp150 ribu buat pelaku usaha kecil sampai Rp5 juta untuk pelaku usaha berskala besar. "Karena tidak mungkin kita satukan harga dengan tingkat variasi pelaku usaha yang bermacam-macam," jelas Mastuki.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mastuki menuturkan besaran biaya itu selanjutnya diusulkan ke Kementerian Keuangan. Ketetapan biaya final sertifikasi halal bakal dikeluarkan lewat Peraturan Menteri Keuangan. 
 
"Karena bersifat tarif akan dipublikasi kisarannya yang kita sepakati harga di angka tersebut," tutur dia.
 
Pemerintah menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) melalui penandatanganan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Program ini dijalankan BPJPH. 
 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mememastikan pemerintah siap menjalankan JPH. Penyelenggaraan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 
"Mulai 17 Oktober 2019 kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal," kata Lukman.
 
Menag menjelaskan BPJPH menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini menerbitkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Namun, MUI tetap berwenang menentukan kehalalan suatu produk. 
 
MUI juga masih berwenang mengeluarkan sertifikasi bagi auditor halal. Setiap lembaga pemeriksa halal juga harus memiliki auditor. 
 
MoU penyelenggaraan layanan sertifikasi halal ditandatangani 11 kementerian dan lembaga terkait. Yakni, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, Kepala BSN Bambang Prasetya, dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif