medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani telah melaporkan capaian kinerjanya selama tiga tahun. Hasil yang didapat pun menunjukkan hal yang positif.
Puan menuturkan bahwa sesuai arahan presiden, kerja bersama untuk pemerataan yang berkeadilan adalah prioritas pemerintah di tahun ketiga ini, dalam merespon isu sosial, kemiskinan dan ketimpangan.
"Secara makro, capaian di bidang PMK meliputi Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah. Selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat," jelas Puan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, Minggu 22 Oktober 2017.
Dalam kesempatan tersebut, Puan menjelaskan bahwa pada tahun ini, IPM Indonesia terus meningkat dari 68,9 persen (2014) menjadi 70,1 persen pada 2016. Dengan demikian, untuk kali pertamanya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.
"Upaya pemerataan pembangunan juga telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang lebih dari 2% di tahun lalu terutama di daerah tertinggal," tukas dia.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, Menko PMK mengatakan bahwa ada peningkatan sejalan dengan tumbuhnya daya beli masyarakat dari 40 persen terbawah. Sedangkan pada program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) menunjukkan bahwa kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat.
Pada bidang pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah menjangkau lebih dari 17,9 juta siswa dan tepat sasaran. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap 67.253 unit ruang belajar, membangun 1.250 unit sekolah baru dan 27.982 unit ruang kelas baru.
Sedangkan dari sektor kesehatan, dilaporkan sudah ada 1.643 unit puskesmas yang telah terakreditasi pada 2017 ini. Sementara pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang oleh program akses perumahan, di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017).
"Selama tiga tahun perjalanan pemerintahan, kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25% di awal Pemerintahan menjadi 10,64 % di tahun 2017," ungkap Menko PMK lagi.
Dalam hal prosentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai menurun. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik.
"Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017," tambah Menko PMK.
Untuk masalah pembangunan desa, Menko PMK memaparkan, sebanyak 32.711 unit air bersih, 21.357 PAUD, 13.937 unit pos pelayanan terpadu, dan 6.041 pondok bersalin desa telah dibangun.
Menko PMK juga memaparkan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu meningkatkan penerima Beasiswa Bidik Misi terus meningkat menjadi 340 ribu mahasiswa (2017). Selain itu juga merevitalisasi pendidikan vokasi, dimana sejak 2015, orientasi SMK diubah menjadi demand-driven.
Kurikulum dan silabus juga telah diselaraskan sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur serta penyusunan modul pembelajaran untuk 25 kompetensi keahlian. Pemerintah juga telah mensertifikasi 395.394 tenaga kerja dan membangun 22 science and techno park sampai tahun 2017 ini. Pada sektor pembangunan desa, Menko PMK menyatakan bahwa Pemerintah telah membangun sebanyak 21.811 unit BUMDes.
"Terkait anak, di tahun 2017 ini, jumlah kabupaten/kota layak anak telah meningkat menjadi 342. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 307. Pemerintah juga memastikan hadir bagi 30.000 jiwa lansia, 16.290 jiwa anak jalanan, dan 22.500 jiwa disabilitas berat," jelas Puan.
Sedangkan terkait pelayanan ibadah haji, selama 3 tahun terakhir ini, bisa dipastikan indeks kepuasan jemaah haji meningkat, salah satunya karena meningkatnya kualitas fasilitas pondokan jemaah menjadi bintang 3.
Terakhir, untuk masalah berjalannya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Menko PMK menegaskan, sejauh ini telah disusun peta jalan GNRM 2017-2019 (Permenko PMK No. 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM dan tersusunnya pedoman umum pelaksanaan GNRM (Permenko PMK No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum GNRM); dan Pembentukan Gugus Tugas Revmen di K/L, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota (Kepmenko PMK No. 13 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Nasional).
"Untuk upaya internalisasi, GNRM dilakukan melalui KKN Tematik di 40 PTN dan PT Keagamaan, IPDN, Jambore Pramuka dan Jambore Genre, media sosial bagi pelajar di 34 provinsi," pungkas putri Megawati Soekarnoputri itu.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani telah melaporkan capaian kinerjanya selama tiga tahun. Hasil yang didapat pun menunjukkan hal yang positif.
Puan menuturkan bahwa sesuai arahan presiden, kerja bersama untuk pemerataan yang berkeadilan adalah prioritas pemerintah di tahun ketiga ini, dalam merespon isu sosial, kemiskinan dan ketimpangan.
"Secara makro, capaian di bidang PMK meliputi Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah. Selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat," jelas Puan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, Minggu 22 Oktober 2017.
Dalam kesempatan tersebut, Puan menjelaskan bahwa pada tahun ini, IPM Indonesia terus meningkat dari 68,9 persen (2014) menjadi 70,1 persen pada 2016. Dengan demikian, untuk kali pertamanya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.
"Upaya pemerataan pembangunan juga telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang lebih dari 2% di tahun lalu terutama di daerah tertinggal," tukas dia.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, Menko PMK mengatakan bahwa ada peningkatan sejalan dengan tumbuhnya daya beli masyarakat dari 40 persen terbawah. Sedangkan pada program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) menunjukkan bahwa kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat.
Pada bidang pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah menjangkau lebih dari 17,9 juta siswa dan tepat sasaran. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap 67.253 unit ruang belajar, membangun 1.250 unit sekolah baru dan 27.982 unit ruang kelas baru.
Sedangkan dari sektor kesehatan, dilaporkan sudah ada 1.643 unit puskesmas yang telah terakreditasi pada 2017 ini. Sementara pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang oleh program akses perumahan, di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017).
"Selama tiga tahun perjalanan pemerintahan, kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25% di awal Pemerintahan menjadi 10,64 % di tahun 2017," ungkap Menko PMK lagi.
Dalam hal prosentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai menurun. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik.
"Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017," tambah Menko PMK.
Untuk masalah pembangunan desa, Menko PMK memaparkan, sebanyak 32.711 unit air bersih, 21.357 PAUD, 13.937 unit pos pelayanan terpadu, dan 6.041 pondok bersalin desa telah dibangun.
Menko PMK juga memaparkan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu meningkatkan penerima Beasiswa Bidik Misi terus meningkat menjadi 340 ribu mahasiswa (2017). Selain itu juga merevitalisasi pendidikan vokasi, dimana sejak 2015, orientasi SMK diubah menjadi demand-driven.
Kurikulum dan silabus juga telah diselaraskan sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur serta penyusunan modul pembelajaran untuk 25 kompetensi keahlian. Pemerintah juga telah mensertifikasi 395.394 tenaga kerja dan membangun 22 science and techno park sampai tahun 2017 ini. Pada sektor pembangunan desa, Menko PMK menyatakan bahwa Pemerintah telah membangun sebanyak 21.811 unit BUMDes.
"Terkait anak, di tahun 2017 ini, jumlah kabupaten/kota layak anak telah meningkat menjadi 342. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 307. Pemerintah juga memastikan hadir bagi 30.000 jiwa lansia, 16.290 jiwa anak jalanan, dan 22.500 jiwa disabilitas berat," jelas Puan.
Sedangkan terkait pelayanan ibadah haji, selama 3 tahun terakhir ini, bisa dipastikan indeks kepuasan jemaah haji meningkat, salah satunya karena meningkatnya kualitas fasilitas pondokan jemaah menjadi bintang 3.
Terakhir, untuk masalah berjalannya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Menko PMK menegaskan, sejauh ini telah disusun peta jalan GNRM 2017-2019 (Permenko PMK No. 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM dan tersusunnya pedoman umum pelaksanaan GNRM (Permenko PMK No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum GNRM); dan Pembentukan Gugus Tugas Revmen di K/L, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota (Kepmenko PMK No. 13 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Nasional).
"Untuk upaya internalisasi, GNRM dilakukan melalui KKN Tematik di 40 PTN dan PT Keagamaan, IPDN, Jambore Pramuka dan Jambore Genre, media sosial bagi pelajar di 34 provinsi," pungkas putri Megawati Soekarnoputri itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
