Jakarta: Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus besar yang dikerjakan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 10 tahun terakhir. Upaya tersebut dinilai berhasil karena pemerataan pembangunan tercapai sehingga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
Ada beberapa pembangunan infrastruktur dasar yang gencar dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Mulai dari sektor bendungan, jembatan, irigasi, dan konektivitas jalan.
Adapun rincian pembangunan tersebut di antaranya, pembangunan 1,9 juta meter jembatan desa, 366 ribu kilometer jalan desa, 2.700 kilometer jalan tol, 43 bendungan, 1,1 juta hektare jaringan irigasi, 27 bandara baru di berbagai daerah, perluasan dan modernisasi pelabuhan laut, hingga pembangunan jalur kereta api baru dan peningkatan jalur yang sudah ada.
Dari sisi konektivitas, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan jalur-jalur yang berada di luar Pulau Jawa seperti Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sumatra. Jalur-jalur tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi, sehingga pembangunan merata atau Indonesiasentris.
Pembangunan infrastruktur dasar ini menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan panduan untuk mewujudkan Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Berikut di antaranya:
Pembangunan IKN jadi kunci pertumbuhan ekonomi baru
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu proyek besar dalam 10 tahun pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Berlokasi di Kalimantan Timur, proyek ini menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara yang lebih modern.
IKN bakal menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Pemerintah pun berharap perpindahan ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia.
Jokowi mengatakan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan di seluruh Pulau Kalimantan sebelum dan sesudah kehadiran IKN.
"Coba dicek di BI Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen tahun ini, kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini sudah berdampak pada wilayah sekitar IKN. Terakhir setahu saya, sudah di atas 7 persen lebih sedikit. Tinggi sekali," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.
Pembangunan IKN kini sudah mulai terasa dampaknya, terutama dalam hal perekonomian. Efek ekonomi bahkan sudah terasa di kawasan sekitar IKN seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di wilayah-wilayah tersebut saat ini berada di angka 5,05 persen.
Secara keseluruhan di Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi Ini didorong oleh sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan di Balikpapan (47,3 persen), konstruksi di Samarinda (23,1 persen), serta pertambangan dan penggalian di Kutai Kartanegara (62,5 persen).
Dampak positif IKN bahkan juga sudah dirasakan sejak investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku pada awal-awal pembangunan IKN. Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
"Saya sebagai warga yang tinggal dekat dengan wilayah IKN, bersyukur karena Kalimantan Timur ini dipilih sebagai Ibu Kota Negara. Paling tidak kami masyarakat yang ada di dekat sini menikmati atau merasakan dampak positif dari IKN," ujar salah satu warga di wilayah dekat IKN, bernama Faisal dalam tayangan di kanal YouTube Kementerian ATR/BPR, Agustus 2024.
Pembangunan jalan tol berdampak ekonomi dan sosial
Selama 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah banyak membangun infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang menjadi konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dua proyek besar yang mendominasi pembangunan ini adalah Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra.
Kedua jalur tol ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Tol Trans-Jawa yang membentang sepanjang 1.150 kilometer, dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur, telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
Dengan tersambungnya seluruh ruas tol ini, mobilitas orang dan barang menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan industri dan pariwisata. Contohnya, kawasan industri di Kabupaten Ngawi dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur mengalami peningkatan minat dari para investor setelah adanya tol tersebut.
Kemudahan mobilitas berkat pembangunan Tol Trans-Jawa ini juga dirasakan salah satu warga Ciledug, Tangerang, Cyrilla Erma. "Bagus, kemarin itu sangat membantu sekali, melewati beberapa provinsi dari Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, dan keluar di Jawa Tengah. Konsumsi bahan bakar juga lebih irit," kata Erma di akun media sosialnya.
Kehadiran Tol Trans-Jawa juga berdampak pada peningkatan efisiensi logistik. Waktu tempuh yang berkurang hingga 50 persen membuat distribusi barang lebih lancar, mengurangi biaya logistik, dan secara keseluruhan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
Selain itu, sektor industri manufaktur di sepanjang jalur tol juga mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi transportasi yang mengurangi biaya logistik hingga 30 persen. Efek ini sangat terasa di beberapa daerah seperti Cirebon, Tegal, dan Batang, di mana perusahaan-perusahaan baru mulai membuka pabrik.
Bukan hanya di Pulau Jawa, pemerintah juga melakukan pembangunan tol di Trans-Sumatra (JTTS), yang membentang dari Lampung hingga Aceh dengan panjang total 2.812 kilometer (km). Pada September 2024, tol tersebut dilaporkan telah mencapai panjang 915,65 km. Membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Sumatra.
Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan orang, tetapi juga membuka akses bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya tol ini, banyak titik pertumbuhan ekonomi baru yang muncul di sepanjang jalur tol.
Dari sisi ekonomi, Tol Trans-Sumatra diperkirakan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sylvi J Gani menyebutkan terdapat potensi output mencapai Rp768 triliun. Hal ini mencakup dampak langsung selama fase konstruksi maupun setelah jalan tol beroperasi.
Bandara dan bendungan tingkatkan pariwisata
Pembangunan bandara dan bendungan juga termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur pada era pemerintahaan Jokowi. Hal ini dilakukan guna mendukung sektor pariwisata.
Jokowi bersama Kementerian Perhubungan gencar membangun bandara baru yang bertujuan mendukung destinasi wisata di Indonesia. Seperti contohnya untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara, pemerintah membangun Bandara Silangit atau Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII dan Bandara Sibisa.
Selanjutnya, terdapat pembangunan Bandara Rokot Sipora di Mentawai, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Bandara Ewer di Asmat dan Bandara Komodo di Labuan Bajo. Dengan adanya kehadiran bandara-bandara baru tersebut dinilai sangat diperlukan untuk mendorong aksesibilitas masyarakat. Antusiasme masyarakat pun akan terasa lewat kehadiran bandara baru tersebut.
Sementara itu, Jokowi bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan. Dengan adanya tambahan bendungan ini telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hectare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik, dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7,5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.
Selain memberikan manfaat untuk irigasi, pembangunan sejumlah bendungan tersebut juga dinilai mampu mendorong sektor pariwisata di wilayah tersebut. Seperti salah satunya Bendungan Waduk Karian di Kabupaten Lebak Banten, yang diresmikan pada awal 2024 lalu dapat menumbuhkan sektor pariwisata sehingga mendongkrak pendapatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat.
Berikut manfaat-manfaat dan tujuan pemerintah membangun bendungan:
1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui irigasi
bendungan juga memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan irigasi yang stabil.
Air dari bendungan memungkinkan petani mendapatkan pasokan air yang konsisten sepanjang tahun, sehingga mereka dapat mengoptimalkan produksi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Sebagai contoh, Bendungan Margatiga di Lampung berdasarkan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho pada 26 Agustus 2024 diperkirakan memiliki kapasitas tampung sebesar 42 juta meter kubik dan mampu mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 16.500 hektare.
Dengan pasokan air yang terjamin, para petani di Lampung dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Bendungan lainnya, seperti Bendungan Cipanas di Jawa Barat, juga memberikan manfaat serupa. Bendungan ini menyuplai air untuk irigasi di wilayah-wilayah pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga hasil panen.
2. Sumber pembangkit energi listrik
Di samping perannya dalam sektor pertanian, beberapa bendungan yang dibangun selama masa pemerintahan Jokowi juga difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
PLTA merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ketersediaannya bisa diperbarui dan tidak menghasilkan emisi.
Sebagai contoh, Bendungan Karian di Banten memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).
Bendungan lainnya yang difungsikan sebagai PLTA adalah Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah tersebut.
PLTA dari bendungan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mencapai target bauran energi terbarukan di Indonesia.
3. Pencegah banjir
Tak kalah penting, pembangunan bendungan adalah untuk mengurangi dampak banjir yang kerap melanda beberapa daerah rawan, terutama ibu kota Jakarta.
Berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang terletak di hulu Sungai Ciliwung, dirancang khusus untuk mengurangi volume air yang mengalir menuju Jakarta saat musim hujan.
Kedua bendungan ini menjadi bagian dari upaya besar untuk mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta dengan mengurangi debit air yang masuk ke aliran sungai tersebut.
Bendungan Karian, yang disebut Jokowi pada bulan Januari memiliki kapasitas tampung hingga 315 juta meter kubik, berperan penting dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seperti Serang dan Rangkasbitung.
Adapun Bendungan Margatiga yang diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 meter kubik per detik untuk sebagian wilayah Bandar Lampung dan Lampung Timur
Dengan kapasitas yang besar, bendungan ini dapat menahan luapan air di musim hujan dan menjaga wilayah sekitar dari bencana banjir.
Pembangunan Jalur KA, MRT, LRT, hingga Kereta Cepat Whoosh
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah dibangun 55 jalur kereta api (KA). Jalur kereta yang dibangun mencapai 1.731 km/sp.
"Dalam kurun hampir 10 tahun terakhir, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur kereta api. Total panjang jalur kereta api yang telah dibangun mencapai 1.731 kilometer, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 29 September 2024.
Selain itu, Budi mengatakan, Kemenhub juga melakukan peningkatan/rehabilitasi 25 jalur KA, sepanjang 1.900 km/sp, serta elektrifikasi jalur sepanjang 522 km/sp.
Untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah telah mendanai dengan anggaran sebesar Rp223,870 triliun. Pemerintah juga telah memberikan public service obligation (PSO) sebagai bentuk pelayanan publik sektor perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia, selama 2015-2024 dengan total sebesar Rp26,027 triliun.
Di luar itu, terdapat capaian-capaian lain seperti terbangunnya MRT Jakarta, Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung), Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, LRT di Palembang dan Jakarta, dan kereta api perintis.
Pembangunan infrastruktur kereta api ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Misalnya, MRT. Moda transportasi ini dinilai telah mengubah wajah transportasi Jakarta Indonesia.
MRT ini juga memberikan kenyamanan bagi warga, terutama untuk keperluan pekerjaan. "Cukup nyaman dan rute untuk tahap awal ini mungkin cukup memadai, melewati beberapa lokasi inti di Jakarta. Secara jadwal dan fasilitas cukup bagus untuk permulaan," ujar salah satu pelanggan MRT, Victor.
Respons positif juga diberikan untuk pembangunan Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung). Salah satunya oleh warga asal Bekasi, Doddy yang hendak melakukan perjalanan ke Bandung dengan menaiki Whoosh.
"Jadi solusi juga sih sebenernya untuk perjalanan ke Bandung dari Jakarta maupun Bekasi. Jabodetabek lah," kata Doddy.
Menhub mengatakan kereta cepat ini sudah menjadi buah bibir internasional. Dia mengenang bagaimana asal mula penamaan Whoosh yang merupakan akronim dari 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal'. Filosofi "Whoosh" berasal dari suara lesatan kereta cepat yang awam diucapkan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional.
Jakarta: Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus besar yang dikerjakan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 10 tahun terakhir. Upaya tersebut dinilai berhasil karena pemerataan pembangunan tercapai sehingga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
Ada beberapa pembangunan infrastruktur dasar yang gencar dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Mulai dari sektor bendungan, jembatan, irigasi, dan konektivitas jalan.
Adapun rincian pembangunan tersebut di antaranya, pembangunan 1,9 juta meter jembatan desa, 366 ribu kilometer jalan desa, 2.700 kilometer jalan tol, 43 bendungan, 1,1 juta hektare jaringan irigasi, 27 bandara baru di berbagai daerah, perluasan dan modernisasi pelabuhan laut, hingga pembangunan jalur kereta api baru dan peningkatan jalur yang sudah ada.
Dari sisi konektivitas, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan jalur-jalur yang berada di luar Pulau Jawa seperti Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sumatra. Jalur-jalur tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi, sehingga pembangunan merata atau Indonesiasentris.
Pembangunan infrastruktur dasar ini menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan panduan untuk mewujudkan Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Berikut di antaranya:
Pembangunan IKN jadi kunci pertumbuhan ekonomi baru
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu proyek besar dalam 10 tahun pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Berlokasi di Kalimantan Timur, proyek ini menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara yang lebih modern.
IKN bakal menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Pemerintah pun berharap perpindahan ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia.
Jokowi mengatakan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan di seluruh Pulau Kalimantan sebelum dan sesudah kehadiran IKN.
"Coba dicek di BI Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen tahun ini, kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini sudah berdampak pada wilayah sekitar IKN. Terakhir setahu saya, sudah di atas 7 persen lebih sedikit. Tinggi sekali," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.
Pembangunan IKN kini sudah mulai terasa dampaknya, terutama dalam hal perekonomian. Efek ekonomi bahkan sudah terasa di kawasan sekitar IKN seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di wilayah-wilayah tersebut saat ini berada di angka 5,05 persen.
Secara keseluruhan di Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi Ini didorong oleh sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan di Balikpapan (47,3 persen), konstruksi di Samarinda (23,1 persen), serta pertambangan dan penggalian di Kutai Kartanegara (62,5 persen).
Dampak positif IKN bahkan juga sudah dirasakan sejak investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku pada awal-awal pembangunan IKN. Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
"Saya sebagai warga yang tinggal dekat dengan wilayah IKN, bersyukur karena Kalimantan Timur ini dipilih sebagai Ibu Kota Negara. Paling tidak kami masyarakat yang ada di dekat sini menikmati atau merasakan dampak positif dari IKN," ujar salah satu warga di wilayah dekat IKN, bernama Faisal dalam tayangan di kanal YouTube Kementerian ATR/BPR, Agustus 2024.
Pembangunan jalan tol berdampak ekonomi dan sosial
Selama 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah banyak membangun infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang menjadi konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dua proyek besar yang mendominasi pembangunan ini adalah Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra.
Kedua jalur tol ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Tol Trans-Jawa yang membentang sepanjang 1.150 kilometer, dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur, telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
Dengan tersambungnya seluruh ruas tol ini, mobilitas orang dan barang menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan industri dan pariwisata. Contohnya, kawasan industri di Kabupaten Ngawi dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur mengalami peningkatan minat dari para investor setelah adanya tol tersebut.
Kemudahan mobilitas berkat pembangunan Tol Trans-Jawa ini juga dirasakan salah satu warga Ciledug, Tangerang, Cyrilla Erma. "Bagus, kemarin itu sangat membantu sekali, melewati beberapa provinsi dari Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, dan keluar di Jawa Tengah. Konsumsi bahan bakar juga lebih irit," kata Erma di akun media sosialnya.
Kehadiran Tol Trans-Jawa juga berdampak pada peningkatan efisiensi logistik. Waktu tempuh yang berkurang hingga 50 persen membuat distribusi barang lebih lancar, mengurangi biaya logistik, dan secara keseluruhan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
Selain itu, sektor industri manufaktur di sepanjang jalur tol juga mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi transportasi yang mengurangi biaya logistik hingga 30 persen. Efek ini sangat terasa di beberapa daerah seperti Cirebon, Tegal, dan Batang, di mana perusahaan-perusahaan baru mulai membuka pabrik.
Bukan hanya di Pulau Jawa, pemerintah juga melakukan pembangunan tol di Trans-Sumatra (JTTS), yang membentang dari Lampung hingga Aceh dengan panjang total 2.812 kilometer (km). Pada September 2024, tol tersebut dilaporkan telah mencapai panjang 915,65 km. Membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Sumatra.
Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan orang, tetapi juga membuka akses bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya tol ini, banyak titik pertumbuhan ekonomi baru yang muncul di sepanjang jalur tol.
Dari sisi ekonomi, Tol Trans-Sumatra diperkirakan memberikan efek berganda
(multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sylvi J Gani menyebutkan terdapat potensi output mencapai Rp768 triliun. Hal ini mencakup dampak langsung selama fase konstruksi maupun setelah jalan tol beroperasi.
Bandara dan bendungan tingkatkan pariwisata
Pembangunan bandara dan bendungan juga termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur pada era pemerintahaan Jokowi. Hal ini dilakukan guna mendukung sektor pariwisata.
Jokowi bersama Kementerian Perhubungan gencar membangun bandara baru yang bertujuan mendukung destinasi wisata di Indonesia. Seperti contohnya untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara, pemerintah membangun Bandara Silangit atau Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII dan Bandara Sibisa.
Selanjutnya, terdapat pembangunan Bandara Rokot Sipora di Mentawai, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Bandara Ewer di Asmat dan Bandara Komodo di Labuan Bajo. Dengan adanya kehadiran bandara-bandara baru tersebut dinilai sangat diperlukan untuk mendorong aksesibilitas masyarakat. Antusiasme masyarakat pun akan terasa lewat kehadiran bandara baru tersebut.
Sementara itu, Jokowi bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan. Dengan adanya tambahan bendungan ini telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hectare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik, dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7,5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.
Selain memberikan manfaat untuk irigasi, pembangunan sejumlah bendungan tersebut juga dinilai mampu mendorong sektor pariwisata di wilayah tersebut. Seperti salah satunya Bendungan Waduk Karian di Kabupaten Lebak Banten, yang diresmikan pada awal 2024 lalu dapat menumbuhkan sektor pariwisata sehingga mendongkrak pendapatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat.
Berikut manfaat-manfaat dan tujuan pemerintah membangun bendungan:
1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui irigasi
bendungan juga memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan irigasi yang stabil.
Air dari bendungan memungkinkan petani mendapatkan pasokan air yang konsisten sepanjang tahun, sehingga mereka dapat mengoptimalkan produksi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Sebagai contoh, Bendungan Margatiga di Lampung berdasarkan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho pada 26 Agustus 2024 diperkirakan memiliki kapasitas tampung sebesar 42 juta meter kubik dan mampu mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 16.500 hektare.
Dengan pasokan air yang terjamin, para petani di Lampung dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Bendungan lainnya, seperti Bendungan Cipanas di Jawa Barat, juga memberikan manfaat serupa. Bendungan ini menyuplai air untuk irigasi di wilayah-wilayah pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga hasil panen.
2. Sumber pembangkit energi listrik
Di samping perannya dalam sektor pertanian, beberapa bendungan yang dibangun selama masa pemerintahan Jokowi juga difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
PLTA merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ketersediaannya bisa diperbarui dan tidak menghasilkan emisi.
Sebagai contoh, Bendungan Karian di Banten memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).
Bendungan lainnya yang difungsikan sebagai PLTA adalah Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah tersebut.
PLTA dari bendungan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mencapai target bauran energi terbarukan di Indonesia.
3. Pencegah banjir
Tak kalah penting, pembangunan bendungan adalah untuk mengurangi dampak banjir yang kerap melanda beberapa daerah rawan, terutama ibu kota Jakarta.
Berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang terletak di hulu Sungai Ciliwung, dirancang khusus untuk mengurangi volume air yang mengalir menuju Jakarta saat musim hujan.
Kedua bendungan ini menjadi bagian dari upaya besar untuk mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta dengan mengurangi debit air yang masuk ke aliran sungai tersebut.
Bendungan Karian, yang disebut Jokowi pada bulan Januari memiliki kapasitas tampung hingga 315 juta meter kubik, berperan penting dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seperti Serang dan Rangkasbitung.
Adapun Bendungan Margatiga yang diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 meter kubik per detik untuk sebagian wilayah Bandar Lampung dan Lampung Timur
Dengan kapasitas yang besar, bendungan ini dapat menahan luapan air di musim hujan dan menjaga wilayah sekitar dari bencana banjir.
Pembangunan Jalur KA, MRT, LRT, hingga Kereta Cepat Whoosh
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah dibangun 55 jalur kereta api (KA). Jalur kereta yang dibangun mencapai 1.731 km/sp.
"Dalam kurun hampir 10 tahun terakhir, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur kereta api. Total panjang jalur kereta api yang telah dibangun mencapai 1.731 kilometer, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 29 September 2024.
Selain itu, Budi mengatakan, Kemenhub juga melakukan peningkatan/rehabilitasi 25 jalur KA, sepanjang 1.900 km/sp, serta elektrifikasi jalur sepanjang 522 km/sp.
Untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah telah mendanai dengan anggaran sebesar Rp223,870 triliun. Pemerintah juga telah memberikan public service obligation (PSO) sebagai bentuk pelayanan publik sektor perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia, selama 2015-2024 dengan total sebesar Rp26,027 triliun.
Di luar itu, terdapat capaian-capaian lain seperti terbangunnya MRT Jakarta, Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung), Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, LRT di Palembang dan Jakarta, dan kereta api perintis.
Pembangunan infrastruktur kereta api ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Misalnya, MRT. Moda transportasi ini dinilai telah mengubah wajah transportasi Jakarta Indonesia.
MRT ini juga memberikan kenyamanan bagi warga, terutama untuk keperluan pekerjaan. "Cukup nyaman dan rute untuk tahap awal ini mungkin cukup memadai, melewati beberapa lokasi inti di Jakarta. Secara jadwal dan fasilitas cukup bagus untuk permulaan," ujar salah satu pelanggan MRT, Victor.
Respons positif juga diberikan untuk pembangunan Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung). Salah satunya oleh warga asal Bekasi, Doddy yang hendak melakukan perjalanan ke Bandung dengan menaiki Whoosh.
"Jadi solusi juga sih sebenernya untuk perjalanan ke Bandung dari Jakarta maupun Bekasi. Jabodetabek lah," kata Doddy.
Menhub mengatakan kereta cepat ini sudah menjadi buah bibir internasional. Dia mengenang bagaimana asal mula penamaan Whoosh yang merupakan akronim dari 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal'. Filosofi "Whoosh" berasal dari suara lesatan kereta cepat yang awam diucapkan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
