Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator perkembangan yang terjadi di Papua dan juga wilayah Indonesia Timur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir sukses membawa pertumbuhan ekonomi melaju signifikan.
Pembangunan Jalan Trans Papua Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan tersebut tak lepas dari ide pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur. Misalnya, Jalan Trans Papua. Dalam 10 tahun terakhir, jalan tersebut sudah terbangun sekitar 3.462 kilometer, dengan sepanjang 1.733 kilometer telah teraspal dan 1.712 kilometer sisanya belum teraspal.Jalan Trans Papua membentang dari wilayah kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, hingga Bumi Anim Ha di Merauke, Papua.
Kepala BPJN Papua Barat Mauluddin Said Latar menjelaskan hadirnya Jalan Trans Papua dapat memangkas jarak waktu tempuh. Selain itu, juga menekan biaya transportasi untuk mengangkut kebutuhan pokok di Negeri Cendrawasih.
"Sebagai salah satu contoh sebelum ada jalur jalan nasional, dibutuhkan waktu 20 hari untuk mengangkut kebutuhan pokok dari Pulau Jawa menuju Teluk Bintuni menggunakan kapal laut. Kini dengan adanya jalan nasional di Manokwari menuju ke Pulau Bintuni dapat mempersingkat jalur logistik dan membuat harga kebutuhan pokok jauh lebih murah," kata Udin dalam Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga seperti dilihat Medcom.id, Minggu 6 Oktober 2024.
Ia juga menambahkan dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.
| Baca juga: Mengintip Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Wilayah 3T setelah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi |
Ucapan Udin memang terbukti benar. Banyak masyarakat merasakan dampak dan manfaat dari pembangunan Jalan Trans Papua ini. Salah satunya, warga Papua bernama Ricky.
"Jalan ini berbeda dengan jalan Trans Papua yang lama. Dulu jalan ini masih berbatu-batu dan berlubang. Dengan adanya Jalan Trans Papua, tranportasi makin gampang dan harga transportasi lebih murah," ujar Ricky dalam kanal YouTube Kementerian Keuangan, 7 Februari 2024.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan warga Papua lainnya, Yadi. Ia mengatakan kehadiran Jalan Trans Papua ini memberikan kemudahan akses jalan dan transportasi bagi masyarakat.
"Jalan Trans Papua yang ada sekarang memberi akses yang baik untuk transportasi dan masyarakat yang ada menggunakan jalan Trans Papua," kata Yadi.
"Keuntungannya Trans Papua ini membuat lebih baik perekonomian di Papua. Kemudian, bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan potensi wisata," kata warga lainnya, Dince.
Sejumlah pembangunan lainnya yang juga gencar dilaksanakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Misalnya, peningkatan kondisi jalan melalui pemadatan tanah, pengaspalan, dan pembangunan jembatan di jalur Wamena-Elelim dan jalur Manokwari-Sausapor (Tambrauw); pengaspalan di koridor Wamena-Napua-Habema; pelebaran dan perbaikan jalan aspal di jalur Jayapura-Waris, Manokwari-Ransiki, Sorong-Batu Payung. Pembangunan ini telah memperbaiki konektivitas di koridor tersebut.
Bagi warga kampung Elelim di Kabupaten Yalimo, peningkatan jalur Abenaho-Elelim mempersingkat waktu tempuh Wamena-Elelim maksimal 20 jam di tahun 2010 menjadi 3-4 jam saja mulai 2016. Jalur ini memunculkan angkutan 'Hilux'dengan ongkos Rp200 ribu (di bak terbuka) atau Rp300 ribu (di dalam kabin).
Demikian pula dengan warga di Distrik (Kecamatan) Neney, Kabupaten Manokwari Selatan. Setelah tahun 2014, warga bisa membawa karung-karung hasil lebih berladang ke Pasar Ransiki menggunakan angkutan 'Hilux' dengan mengeluarkan biaya Rp50 ribu. Bahkan di Sorong, pemerintah telah menyediakan bus Damri antara Sorong dan Maybrat bagi warga di sepanjang jalur Sorong-Ayamaru dengan biaya Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.
Investasi Tingkatkan Derajat Kehidupan Masyarakat
Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, kawasan Indonesia Timur yang selama ini sulit disentuh investasi justru menjadi semakin dilirik.Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian Indonesia di bagian timur terus menanjak. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali, dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.
Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.
Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.
Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.
Gencarnya investasi di Indonesia bagian timur selama 10 tahun pemerintahan Jokowi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong perekonomian, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang merupakan penghasil nikel terbesar, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen.
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi magnet bagi investor karena dua provinsi tersebut merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari besarnya aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk.
| Baca juga: Kualitas Hidup Masyarakat Desa dan Daerah 3T Meningkat Drastis 10 Tahun Terakhir |
Pada 2023, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tujuan utama investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Indonesia menerima sekitar USD50 miliar FDI pada 2023. Adapun dua provinsi Indonesia dengan penerima FDI terbesar yaitu Sulawesi Tengah dengan USD7,2 miliar, dan Maluku Utara sebesar USD5 miliar.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Timur
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan.Selama pemerintahan Jokowi, data menunjukkan IPM di Indonesia terus membaik tak terkecuali di kawasan timur. BPS mencatat, IPM di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Skor tersebut meningkat 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,77 poin.
Sebagai contoh wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, mencatatkan IPM tahun 2023 sebesar 62,25 poin yang menempatkannya di kategori sedang. Hal yang sama juga terjadi di Maluku. Selama 2020-2023, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun.
Perbaikan IPM juga membaik di seluruh provinsi Sulawesi dengan rata-rata kenaikan 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan IPM pada 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,66 persen.
Selain itu, akses pendidikan masyarakat lokal juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam upayanya, pemerintah membangun sekolah dan fasilitasnya seperti laboratorium dan perpustakaan.
"Membangun sekolah baru kemudian pembangunan laboratorium, perpustakaan. Namun yang menjadi prioritas dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas guru," ucap Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay dalam kanal YouTube Kominfo Newsroom GPRTV Senin, 7 Oktober 2024.
Ia menyebutkan saat ini yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran guru di sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya menyediakan guru yang berkualitas dengan program pembinaan termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"PPG itu juga dilaksanakan di Papua dalam rangka peningkatan kualitas baik yang existing maupun perekrutan guru-guru baru. Di sini diprioritaskan kepada putra putri asli setempat. Mereka tidak akan jauh dari wilayah, selalu hadir di sekolah, tidak ada guru mengatakan jarang berada di sekolah karena jauh dari rumah. Ini menjadi prioritas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
