Kualitas Hidup Masyarakat Desa dan Daerah 3T Meningkat Drastis 10 Tahun Terakhir

Jakarta: Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), fokus pemerintah Indonesia tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur di perkotaan saja, namun data menunjukkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan dan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).  Indikator perbaikan kualitas hidup mencakup beragam aspek, termasuk dalam kemudahan masyarakat pedesaan dan warga daerah 3T dalam mengakses kesehatan, pendidikan, infrastruktur sosial, hingga internet yang turut mendorong perekonomian kemandirian desa.  Di bidang pendidikan, Jokowi menerbitkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didapatkan seluruh warga miskin, warga pedesaan, dan masyarakat daerah 3T. KIP awalnya mencakup pendidikan 12 tahun, namun lima tahun terakhir dikembangkan menjadi KIP Kuliah yang menjamin pendidikan tinggi bagi hampir 1 juta mahasiswa di 2024. Kemudian di sektor kesehatan, tersedia Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, pembangunan sekolah dan puskesmas serta posyandu di daerah pedesaan juga terus diperkuat, sehingga anak-anak dan keluarga di daerah terpencil dapat menikmati layanan yang lebih baik. Lebih dari 267 juta jiwa menjadi peserta KIS, yang artinya negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95% penduduk Indonesia. Perbaikan akses kesehatan juga ditunjang beberapa program seperti pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, program kemudahan layanan, hingga program peningkatan mutu tenaga kesehatan yang terus di-upgrade setiap tahunnya.      Infrastruktur desa dan daerah 3T Pembangunan infrastruktur yang masif selama 10 tahun terakhir dinilai berhasil mengubah kualitas kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik, terutama masyarakat desa dan warga di daerah (3T). Salah satu infrastruktur pendukung yang memberikan kontribusi nyata adalah kemudahan akses internet di wilayahnya. Selama 10 Tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah menyediakan akses internet di 18.697 lokasi, pembangunan BTS (sudah on air) di 7.283 lokasi dan Palapa Ring dengan kapasitas FO 766 Gbps+MW 4700 Mbps.  Jika dirinci, penyediaan akses internet diberikan Pemerintah untuk layanan pendidikan sebanyak 8.830 lokasi, kantor pemerintahan 5.228 lokasi, pelayanan kesehatan 2.614 lokasi, pusat kegiatan masyarakat 736 lokasi, tempat ibadah 665 lokasi, pertahanan dan keamanan 334 lokasi, lokasi wisata 137 lokasi, pelayanan usaha 115 lokasi dan transportasi publik 38 lokasi. Tak hanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sejumlah infrastruktur vital lainnya juga telah berhasil diselesaikan Jokowi, termasuk pembangunan 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol, serta 6.000 kilometer jalan nasional baru.      Peningkatan Kemandirian Desa mendorong geliat UMKM Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) terbaru, Kemandirian Desa terus meningkat. Terjadi lompatan yang signifikan terhadap jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju, serta penurunan tajam pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian desa yaitu adanya kebijakan Dana Desa yang sudah disalurkan sejak tahun.  IDM mencakup Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan desa.  Output yang dirasakan adalah desa dengan kemandiriannya kini mampu menjadi pusat pertumbuhan baru. Pasalnya, pengelolaan dana desa yang tepat memberikan berbagai manfaat seperti pemberian pelatihan meningkatkan ekonomi keluarga dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di pedesaan. Pelatihan yang didapat juga mencakup pengembangan skill, strategi promosi dan pemasaran media sosial dan marketplace.  Seluruh indikator tersebut berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa terpencil untuk mengembangkan usaha mereka (UMKM) sehingga menjangkau pasar yang lebih luas. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Selama 10 tahun masa kerja Presiden Jokowi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali di pedesaan dan daerah 3T. Berdasarkan data BPS, pada 2023, IPM Indonesia berada di angka 74,39. BPS merilis IPM 2023 naik 0,84 persen dibanding pada 2022. Data ini merupakan data terakhir per 18 Februari 2024. Sedangkan selama 2020-2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun. Peningkatan IPM sendiri dinilai berdasarkan standar pengukuran dari United Nations Development Programme (UNDP), yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.