Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menilai,
kritik Amien Rais soal seritifikasi tanah ngibul, lantaran Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu kurang informasi.
"Kalau Pak Amien bilang ini ngibul. Itu karena dia kurang informasi," kata Sofyan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Maret 2018.
Sofyan menyebut kebijakan itu sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan, sertifikasi juga menarik perhatian para kepala daerah.
Dia memaparkan, para kepala daerah ikut berkontribusi dan mengeluarkan APBD terkait program ini. "Di Tangsel, Wali Kota memberikan anggaran APBD, DKI Jakarta juga. Diharapkan ada 288 ribu (bidang tanah) penerima hibah dari Pemda DKI," imbuh Sofyan.
Selain itu, di Badung, Bali juga mendapat pembiayaan dari Pemda untuk membantu sertifikasi tanah. Begitu pula dengan Bogor, Wali Kota Bima Arya mendukung habis-habisan program pemerintah pusat ini.
(Baca juga: Kalla Yakin Luhut dan Amien Berdamai)
Sofyan membantah tudingan penguasaan korporasi atas tanah di Indonesia. Menurutnya, mayoritas pemilik tanah adalah masyarakat, termasuk tanah untuk berusaha seperti perkebunan sawit.
"Penguasaan korporasi, sawit misalnya untuk kebun angka pastinya enggak tahu, diperkirakan 12 - 14 juta hektare. Dari jumlah itu, hampir 50 persen milik rakyat," papar dia.
Sementara soal korporasi, Sofyan menyebut sebagian besar perusahaan yang bermain di industri sawit adalah BUMN. Kalaupun ada perusahaan yang menguasai tanah, kata dia, itu Hutan Tanaman Industri (HTI).
"Kalau soal pengusa besar, mungkin hutan tanaman industri, kapital besar. Kita upayakan itu bisa jadi milik pengusaha kecil, pulp and paper memang sulit dikerjakan rakyat," tandas dia.
(Baca juga: Sikap Luhut tak Mewakili Presiden)
Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menilai,
kritik Amien Rais soal seritifikasi tanah
ngibul, lantaran Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu kurang informasi.
"Kalau Pak Amien bilang ini
ngibul. Itu karena dia kurang informasi," kata Sofyan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Maret 2018.
Sofyan menyebut kebijakan itu sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan, sertifikasi juga menarik perhatian para kepala daerah.
Dia memaparkan, para kepala daerah ikut berkontribusi dan mengeluarkan APBD terkait program ini. "Di Tangsel, Wali Kota memberikan anggaran APBD, DKI Jakarta juga. Diharapkan ada 288 ribu (bidang tanah) penerima hibah dari Pemda DKI," imbuh Sofyan.
Selain itu, di Badung, Bali juga mendapat pembiayaan dari Pemda untuk membantu sertifikasi tanah. Begitu pula dengan Bogor, Wali Kota Bima Arya mendukung habis-habisan program pemerintah pusat ini.
(Baca juga:
Kalla Yakin Luhut dan Amien Berdamai)
Sofyan membantah tudingan penguasaan korporasi atas tanah di Indonesia. Menurutnya, mayoritas pemilik tanah adalah masyarakat, termasuk tanah untuk berusaha seperti perkebunan sawit.
"Penguasaan korporasi, sawit misalnya untuk kebun angka pastinya enggak tahu, diperkirakan 12 - 14 juta hektare. Dari jumlah itu, hampir 50 persen milik rakyat," papar dia.
Sementara soal korporasi, Sofyan menyebut sebagian besar perusahaan yang bermain di industri sawit adalah BUMN. Kalaupun ada perusahaan yang menguasai tanah, kata dia, itu Hutan Tanaman Industri (HTI).
"Kalau soal pengusa besar, mungkin hutan tanaman industri, kapital besar. Kita upayakan itu bisa jadi milik pengusaha kecil,
pulp and paper memang sulit dikerjakan rakyat," tandas dia.
(Baca juga:
Sikap Luhut tak Mewakili Presiden)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
