Kemenko PMK Dorong Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan

Rosa Anggreati 08 Agustus 2018 12:55 WIB
berita kemenko pmk
Kemenko PMK Dorong Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan
Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi (Foto:Dok.Kemenko PMK)
Bogor: Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah belum menggunakan basis data kependudukan. Pemerintah terus mendorong pembangunan berwawasan kependudukan mulai dari desa.

Untuk itu, dalam rangka penggunaan dana desa untuk pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia, diharapkan menggunakan pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan. Penduduk menjadi pilar utama pembangunan yang mampu mengenali kebutuhan dan prioritas untuk kemajuan mereka sendiri.

"Kalau pelaksanaan pembangunan berbasis kependudukan, maka hasilnya akan lebih berkualitas. Untuk itu, kita dorong pembangunan berwawasan kependudukan mulai dari desa. Kita juga dorong munculnya pendamping fungsional dalam pelaksanaan dana desa," kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, saat mengisi acara Semiloka Peningkatan Pembangunan Manusia Melalui Penggunaan Dana Desa yang Berkualitas dan Berwawasan Kependudukan, di The Hotel 101 Suryakencana, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 9 Agustus 2018.


Semiloka digelar oleh Kemenko PMK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, menghadirkan narasumber dari Kemenko PMK Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam negeri, dan Koalisi Kependudukan.

Lebih lanjut Sonny menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam membangun desa telah diwujudkan dengan mengalokasikan dana desa sejak 2015. Jumlah dana desa yang dikucurkan juga semakin meningkat, yaitu Rp20,76 triliun pada 2015, tahun 2016 senilai Rp46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, dan pada 2018 senilai Rp60 triliun.

Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dua hal ini harus berjalan seimbang karena pembangunan infrastruktur dapat mendukung pembangunan manusia.

"Dua hal ini harus berjalan seimbang. Pembangunan fisik memang mudah diukur. Tidak mudah kita menghasilkan semua pembangunan yang terukur dalam jangka pendek, namun bisa terukur dalam jangka menengah ataupun jangka panjang," kata Sonny.

Penggunaan dana desa yang berkualitas juga tak kalah penting agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk menjadi lebih berkualitas, maka harus diawali dengan pengalokasian yang berkeadilan, diikuti dengan musyawarah desa yang baik dan inklusif. 
Selanjutnya, melakukan perencanaan yang berkualitas melalui penentuan kegiatan prioritas. Tidak kalah penting adalah pelaporan yang baik dan berkualitas, serta didukung oleh pembinaan dan pengawasan dari para camat, organisasi perangkat daerah, inspektorat, dan bupati.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, dana desa tahun 2018 juga digunakan untuk kegiatan Padat Karya Tunai (PKT). PKT dilaksanakan dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal, dan bertujuan untuk peningkatan daya beli masyarakat desa.

"Penggunaan dana desa diharapkan tidak hanya untuk kemajuan fisik, namun juga bisa digunakan untuk kemajuan manusianya. Mari kita bergotong-royong untuk menjadikan desa sebagai tempat yang rakyatnya sejahtera, maju, dan berkebudayaan," ujarnya.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id