Pembukaan Seminar Ombudsman di Jakarta, (27/11). Ombudsman RI menggelar Seminar Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan yang Progresif dan Partisipatif. Foto: MI/Adam Dwi
Pembukaan Seminar Ombudsman di Jakarta, (27/11). Ombudsman RI menggelar Seminar Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan yang Progresif dan Partisipatif. Foto: MI/Adam Dwi

Semua Kementerian dan Lembaga Terbebas dari Zona Merah

Nasional ombudsman pelayanan publik
Medcom • 27 November 2019 21:50
Jakarta: Seluruh kementerian dan lembaga pada tahun 2019 ini terbebas dari zona merah atau tingkat kepatuhan rendah. Hal ini berdasarkan survei kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
 
Kendati demikian, menurut Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, masih ada dua kementerian yang berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang. Dua kementerian itu yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial.
 
"Sedangkan di tingkat lembaga yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Sertifikasi Profesi," kata Amzulian di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Amzulian mengatakan, survei kepatuhan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladminstrasi pada unit layanan publik pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan. Ini diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 
"Selain itu, survei ini juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas pelayanan publik," tuturnya.
 
Amzulian menambahkan, survei kepatuhan ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
 
Adapun, mekanisme pengambilan data survei kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019
 
Selama tahun 2019, Ombudsman melakukan survei kepada 4 kementrian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten. Sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366. (Nisrina Kirana)
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif