Suasana di ruang Balai Monitor Kelas I Semarang, Jawa Tengah (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Suasana di ruang Balai Monitor Kelas I Semarang, Jawa Tengah (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Hati-hati, Pengguna Frekuensi Radio Ilegal Bisa Dipidana

Nasional Balai Monitor
Gervin Nathaniel Purba • 13 Agustus 2018 19:01
Semarang: Penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia belum sepenuhnya tertib. Masih ada pihak yang menggunakan frekuensi tanpa mengantongi izin resmi pemerintah.
 
Hal itu terjadi akibat masih rendahnya kesadaran pengguna frekuensi untuk mengurus perizinan. Padahal, penggunaan frekuensi tanpa izin dapat menimbulkan gangguan sinyal terhadap sistem navigasi penerbangan, siaran televisi, dan radio.
 
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang diatur penggunaannya agar tidak saling mengganggu. Penggunaan spektrum frekuensi tanpa izin juga terancam sanksi hukum. Sesuai amanat UU Nomor 36 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi setiap pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib memiliki izin dari pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sanksi bagi pelanggar pun cukup berat. Sesuai UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu hukuman pidana penjara paling lama empat tahun, dan atau denda paling banyak Rp400 juta. Apabila mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 
"Memang penggunaan harus ada izin, karena kalau tidak akan mengganggu sistem komunikasi, baik itu komunikasi penerbangan, komunikasi seluler, maupun penyiaran televisi dan radio," ujar Kepala Balai Monitor Kelas I Semarang Joni Adrian, ditemui Medcom.id di kantor Balai Monitor Kelas I Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini.
 
Kini, pengurusan izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio bisa dilakukan secara online melalui aplikasi e-licensing di website www.postel.go.id. Jika mengalami kesulitan, para calon pengguna bisa berkonsultasi ke kantor Balai Monitor di seluruh Indonesia.
 
"Balai Monitor Kelas I Semarang mempunyai loket pelayanan untuk pengurusan perizinan," kata Joni.
 
Pihak yang ingin mendapatkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio bisa berbentuk institusi dan perusahaan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin.
 
"Syaratnya bermacam-macam. Ada beberapa syarat yang dilibatkan berupa daftar perusahaan, konfigurasi penggunaan, dan perangkat yang digunakan,” tuturnya.
 
Hati-hati, Pengguna Frekuensi Radio Ilegal Bisa Dipidana
Kepala Balai Monitor Kelas I Semarang Joni Adrian dan staf di ruang Balai Monitor Kelas I Semarang, Jawa Tengah(Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
 

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya izin penggunaan frekuensi, Balai Monitor telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media elektronik, media sosial, memasang billboard di jalan-jalan protokol, dan mengadakan acara sosialiasi mengenai frekuensi radio.
 
Menurut Joni, respons masyarakat sejauh ini baik. Mereka menyadari bahwa penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan sangat berbahaya terhadap penerbangan dan mengganggu saluran komunikasi lain.
 
Untuk itu, Joni mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan frekuensi sesuai izin. "Masyarakat juga tidak boleh sembarang membeli perangkat, dan harus sesuai standar. Jika tidak, nanti bisa menimbulkan bahaya terhadap penerbangan maupun komunikasi lain,” ucapnya.

 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif