Jakarta: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap III. Pemerintah menargetkan, jumlah penerima skema penyaluran bansos baru itu sebesar 10 juta keluarga.
Rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf khusus Kemenko PMK, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), DK OJK, Bank BTN, BRI, BNI, Mandiri.
(Foto: Medcom.id/ Anggi Tondi)
Mewakili Menko PMK, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, alasan perluasan penerima BPNT karena pola penyaluran sudah dianggap baik. Dengan begitu, target yang ditetapkan bisa tercapai.
"Memang masih ada beberapa hal teknis yang harus disempurnakan. Tapi secara umum polanya sudah berjalan baik sehingga target 10 juta keluarga penerima BPNT tercapai," kata Bambang, di Kantor Kemenko PMK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.
Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan, saat ini pemerintah telah menyalurkan BPNT kepada 4,9 juta keluarga penerima yang tersebar di 109 kabupaten/kota. Perluasan akan dilakukan di 59 kabupaten/kota atau sekitar 3,9 juta keluarga penerima bantuan.
Politikus Golkar itu menyebutkan, tidak ada kendala teknis terkait wacana perluasan tersebut. Pemerintah pusat tinggal mengkoordinasikan rencana tersebut dengan kepala daerah.
"Pemerintah daerah akan kita jelaskan semuanya, tentu secara komperhensif akan kita sampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan BPNT ini. dan kami punya keyakinan pemerintah daerah pasti senang. Kenapa? karena ini betul-betul akan mempercepat bansos sesuai yang kita inginkan," kata Idrus.
Suksesor Khofifah Indar Parawansa itu menolak jika rencana perluasan penyaluran BPNT disebut karena akan memasuki tahun politik. Menurutnya, penyaluran BPNT sudah melalui kajian dan perencanaan.
"Jadi memang ini tahapan-tahapan dan untuk melakukan perluasan itu, dilakukan persiapan. Persiapan daerah, persiapan maryarakat, ini kan perlu tahapan, dan ini setelah tahapan teknis itu, kita dapat selesaikan dan baru kita dapat lakukan. kita juga tidak ingin lakukan ini (penyaluran BPNT) apabila belum siap semuanya," ujar dia.
Jakarta: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap III. Pemerintah menargetkan, jumlah penerima skema penyaluran bansos baru itu sebesar 10 juta keluarga.
Rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf khusus Kemenko PMK, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), DK OJK, Bank BTN, BRI, BNI, Mandiri.
(Foto: Medcom.id/ Anggi Tondi)
Mewakili Menko PMK, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, alasan perluasan penerima BPNT karena pola penyaluran sudah dianggap baik. Dengan begitu, target yang ditetapkan bisa tercapai.
"Memang masih ada beberapa hal teknis yang harus disempurnakan. Tapi secara umum polanya sudah berjalan baik sehingga target 10 juta keluarga penerima BPNT tercapai," kata Bambang, di Kantor Kemenko PMK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.
Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan, saat ini pemerintah telah menyalurkan BPNT kepada 4,9 juta keluarga penerima yang tersebar di 109 kabupaten/kota. Perluasan akan dilakukan di 59 kabupaten/kota atau sekitar 3,9 juta keluarga penerima bantuan.
Politikus Golkar itu menyebutkan, tidak ada kendala teknis terkait wacana perluasan tersebut. Pemerintah pusat tinggal mengkoordinasikan rencana tersebut dengan kepala daerah.
"Pemerintah daerah akan kita jelaskan semuanya, tentu secara komperhensif akan kita sampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan BPNT ini. dan kami punya keyakinan pemerintah daerah pasti senang. Kenapa? karena ini betul-betul akan mempercepat bansos sesuai yang kita inginkan," kata Idrus.
Suksesor Khofifah Indar Parawansa itu menolak jika rencana perluasan penyaluran BPNT disebut karena akan memasuki tahun politik. Menurutnya, penyaluran BPNT sudah melalui kajian dan perencanaan.
"Jadi memang ini tahapan-tahapan dan untuk melakukan perluasan itu, dilakukan persiapan. Persiapan daerah, persiapan maryarakat, ini kan perlu tahapan, dan ini setelah tahapan teknis itu, kita dapat selesaikan dan baru kita dapat lakukan. kita juga tidak ingin lakukan ini (penyaluran BPNT) apabila belum siap semuanya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
