Jakarta: Marin Nusantara, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap persoalan kemaritiman, meminta pemerintah membentuk Satgas Tol Laut. Satgas diperlukan agar program Tol Laut yang menjadi andalan pemerintah bisa dioptimalkan.
"Sejumlah kementerian yang berwenang menghidupkan tol laut memiliki keterbatasan tugas dan wewenang," kata Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad, melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Maret 2018.
Dia mencontohkan Kementerian Perhubungan yang menjadi pelaksana program Tol Laut terbatas melaksanakan tugas dari hulu hingga ke hilir.
"Tugas Kemenhub hanya saat keberangkatan kapal di pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan. Termasuk untuk pengadaan kapal, subsidi, dan penetapan rute," katanya.
Adapun barang yang naik ke kapal, dari keberangkatan di pelabuhan hingga ke pelabuhan yang dituju, adalah wewenang Kementerian Perdagangan.
"Kemendag juga bertanggung jawab mendistribusikannya ke pasar, termasuk mengontrol harga komiditas di pasar," ujarnya.
Baca: Dampak Tol Laut Mulai Terasa
Lebih lanjut, untuk muatan balik—karena harapannya komoditas-komoditas lokal seperti pertanian dan kelautan bisa diangkut—maka perlu peran aktif Kementerian Pertanian, Kementerian Kelalutan dan Perikanan, pemerintah daerah, serta pengusaha.
"Muatan balik komoditas lokal ini merupakan komitmen pemerintah untuk menggeliatkan perekonomian daerah," katanya.
Untuk menyelaraskan kerja kementerian ini, kata Makbul, perlu dibentuk Satgas Tol Laut. Urgensinya, untuk mempermudah distribusi kebijakan dan koordinasi di level kementerian, BUMN, hingga pemerintah daerah.
"Agar kebijakan Tol Laut ini sukses," ujarnya.
Baca: Program Tol Laut Pacu Industri Galangan Kapal
Marin Nusantara mencatat harapan masyarakat di daerah sangat besar terhadap program Tol Laut. Apalagi program ini terbukti signifikan menekan disparitas harga komoditas pokok.
Hasil riset Marin Nusantara bulan lalu, program Tol Laut bisa menurunkan disparitas harga antara 10-15 persen antara 2016 hingga 2017.
"Kami yakin disparitas semakin signifikan jika ada sinergi antarlembaga negara untuk menyukseskan program Tol Laut," katanya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/8koJP4Mb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Marin Nusantara, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap persoalan kemaritiman, meminta pemerintah membentuk Satgas Tol Laut. Satgas diperlukan agar program Tol Laut yang menjadi andalan pemerintah bisa dioptimalkan.
"Sejumlah kementerian yang berwenang menghidupkan tol laut memiliki keterbatasan tugas dan wewenang," kata Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad, melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Maret 2018.
Dia mencontohkan Kementerian Perhubungan yang menjadi pelaksana program Tol Laut terbatas melaksanakan tugas dari hulu hingga ke hilir.
"Tugas Kemenhub hanya saat keberangkatan kapal di pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan. Termasuk untuk pengadaan kapal, subsidi, dan penetapan rute," katanya.
Adapun barang yang naik ke kapal, dari keberangkatan di pelabuhan hingga ke pelabuhan yang dituju, adalah wewenang Kementerian Perdagangan.
"Kemendag juga bertanggung jawab mendistribusikannya ke pasar, termasuk mengontrol harga komiditas di pasar," ujarnya.
Baca: Dampak Tol Laut Mulai Terasa
Lebih lanjut, untuk muatan balik—karena harapannya komoditas-komoditas lokal seperti pertanian dan kelautan bisa diangkut—maka perlu peran aktif Kementerian Pertanian, Kementerian Kelalutan dan Perikanan, pemerintah daerah, serta pengusaha.
"Muatan balik komoditas lokal ini merupakan komitmen pemerintah untuk menggeliatkan perekonomian daerah," katanya.
Untuk menyelaraskan kerja kementerian ini, kata Makbul, perlu dibentuk Satgas Tol Laut. Urgensinya, untuk mempermudah distribusi kebijakan dan koordinasi di level kementerian, BUMN, hingga pemerintah daerah.
"Agar kebijakan Tol Laut ini sukses," ujarnya.
Baca:
Program Tol Laut Pacu Industri Galangan Kapal
Marin Nusantara mencatat harapan masyarakat di daerah sangat besar terhadap program Tol Laut. Apalagi program ini terbukti signifikan menekan disparitas harga komoditas pokok.
Hasil riset Marin Nusantara bulan lalu, program Tol Laut bisa menurunkan disparitas harga antara 10-15 persen antara 2016 hingga 2017.
"Kami yakin disparitas semakin signifikan jika ada sinergi antarlembaga negara untuk menyukseskan program Tol Laut," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
