Jakarta: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus dioptimalkan untuk memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan tidak kolaps. Apalagi, angka ketersediaan ranjang rumah sakit sudah lebih dari 90 persen dan 405 dokter gugur karena kasus covid-19 masih mengganas.
Data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyebut kurang lebih 1.000 perawat positif terinfeksi virus korona sejak libur Lebaran 2021. Membludaknya jumlah pasien covid-19 juga membuat sejumlah rumah sakit harus berhenti menerima pasien akibat kekurangan tempat tidur.
Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP PPNI, Jajat Sudrajat, mendesak PPKM darurat harus dioptimalkan dalam menekan angka kasus covid-19. Kebijakan ini sia-sia bila tanpa implementasi yang benar di lapangan.
"Ya, PPKM lebih tegas lagi jangan cuma soal regulasi. Aplikasikan di lapangan dengan dan harus nyata, tegas, dan memberi sanksi tanpa pandang bulu," kata Jajat dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Juli 2021.
Sementara itu, Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengaku khawatir perpanjangan pemberlakuan PPKM darurat tak bisa meredam kolapsnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut dia, rencana menambah sumber daya dan rumah sakit darurat belum tentu bisa menjawab keadaan tenaga kesehatan yang mulai tumbang saat ini.
Hal senada juga disampaikan Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Dia meminta pemerintah memperpanjang PPKM darurat karena kasus covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
"Mau cepat (perpanjangan) bisa, mau lama juga bisa. Kalau mau cepat ya (kebijakan PPKM darurat) harus benar-benar dikerjain," kata dia.
Baca: Epidemiolog: Perpanjangan PPKM Darurat Sudah Tepat
Menurut Pandu, pemerintah seharusnya melakukan sejumlah evaluasi. Tidak hanya soal kebijakan PPKM darurat, melainkan juga testing, tracing, hingga vaksinasi.
Pandu mendesak pemerintah segera melakukan pengetatan. Dia menyebut PPKM darurat saat ini hanyalah respons atas apa yang sudah terjadi bukan bentuk antisipasi.
"Tetapi kita selalu terlambat. Sekarang kondisinya darurat dan kalang kabut semuanya," ujar Pandu.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama, juga sepakat PPKM darurat diperpanjang. Namun, perpanjangan harus diiringi dengan pengetatan mobilitas.
"Sebaiknya diperpanjang tapi dengan catatan mampu menurunkan mobilitas baik di lingkungan perumahan atau di tempat kerja atau tempat umum sebesar 70 persen. Karena yang saat ini belum mampu menurunkan mobilitas sampai ke tingkat tersebut terutama di area permukiman," kata Bayu.
Bayu menyebut pembatasan mobilitas warga di permukiman akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sosialisasi terkait PPKM darurat ke masyarakat juga perlu digenjot pemerintah.
"Jika bisa dievaluasi dan diperketat serta implementasinya diperbaiki terutama di level RT/RW dan area pemukiman maka paling tidak (PPKM darurat) 2-3 minggu lagi," kata dia.
Jakarta: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus dioptimalkan untuk memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan tidak kolaps. Apalagi, angka ketersediaan ranjang rumah sakit sudah lebih dari 90 persen dan 405 dokter gugur karena
kasus covid-19 masih mengganas.
Data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyebut kurang lebih 1.000 perawat positif terinfeksi virus korona sejak libur Lebaran 2021. Membludaknya jumlah pasien covid-19 juga membuat sejumlah rumah sakit harus berhenti menerima pasien akibat kekurangan tempat tidur.
Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP PPNI, Jajat Sudrajat, mendesak
PPKM darurat harus dioptimalkan dalam menekan angka kasus
covid-19. Kebijakan ini sia-sia bila tanpa implementasi yang benar di lapangan.
"Ya, PPKM lebih tegas lagi jangan cuma soal regulasi. Aplikasikan di lapangan dengan dan harus nyata, tegas, dan memberi sanksi tanpa pandang bulu," kata Jajat dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Juli 2021.
Sementara itu, Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengaku khawatir perpanjangan pemberlakuan PPKM darurat tak bisa meredam kolapsnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut dia, rencana menambah sumber daya dan rumah sakit darurat belum tentu bisa menjawab keadaan tenaga kesehatan yang mulai tumbang saat ini.
Hal senada juga disampaikan Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Dia meminta pemerintah memperpanjang PPKM darurat karena kasus covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
"Mau cepat (perpanjangan) bisa, mau lama juga bisa. Kalau mau cepat ya (kebijakan PPKM darurat) harus benar-benar dikerjain," kata dia.
Baca:
Epidemiolog: Perpanjangan PPKM Darurat Sudah Tepat
Menurut Pandu, pemerintah seharusnya melakukan sejumlah evaluasi. Tidak hanya soal kebijakan PPKM darurat, melainkan juga testing,
tracing, hingga vaksinasi.
Pandu mendesak pemerintah segera melakukan pengetatan. Dia menyebut PPKM darurat saat ini hanyalah respons atas apa yang sudah terjadi bukan bentuk antisipasi.
"Tetapi kita selalu terlambat. Sekarang kondisinya darurat dan kalang kabut semuanya," ujar Pandu.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama, juga sepakat PPKM darurat diperpanjang. Namun, perpanjangan harus diiringi dengan pengetatan mobilitas.
"Sebaiknya diperpanjang tapi dengan catatan mampu menurunkan mobilitas baik di lingkungan perumahan atau di tempat kerja atau tempat umum sebesar 70 persen. Karena yang saat ini belum mampu menurunkan mobilitas sampai ke tingkat tersebut terutama di area permukiman," kata Bayu.
Bayu menyebut pembatasan mobilitas warga di permukiman akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sosialisasi terkait PPKM darurat ke masyarakat juga perlu digenjot pemerintah.
"Jika bisa dievaluasi dan diperketat serta implementasinya diperbaiki terutama di level RT/RW dan area pemukiman maka paling tidak (PPKM darurat) 2-3 minggu lagi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
