Jakarta: Banyak jemaah haji dilaporkan mengalami diare. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyebut pemerintah tidak belajar dari pelaksanaan Haji 2023 perihal layanan konsumsi yang tidak memenuhi standar.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah mengungkapkan jemaah haji yang mengalami diare antara lain dari embarkasi Solo, Sumatra Barat, Lampung, dan Surabaya. Ini terjadi karena makanan yang dikonsumsi tidak layak.
“Konsumsi bukan hanya gizi dan protein, melainkan juga kelayakan dari makanan itu sendiri juga harus diperhatikan,” ujar Luluk, dikutip dari Antara, Selasa, 2 Juli 2024.
Luluk menyebut pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, layanan konsumsi juga tidak memenuhi standar pangan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari masalah tersebut.
Untuk itu Luluk meminta pemerintah untuk mengevaluasi layanan konsumsi bagi jemaah haji, termasuk operator penyedia konsumsi Indonesia. Ia berharap tidak terjadi masalah serupa pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
“Pemilihan rekanan harus sesuai, pemerintah harus transparan ketika lelang masalah catering,” katanya.
Sementara itu, Ketua Timwas Haji Abdul Muhaimin Iskandar dalam rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakata menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 usai mengevaluasi pelaksanaan haji.
"Kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan detail dari ibadah Haji 2024," kata Muhaimin kepada wartawan.
Muhaimin menjelaskan pansus yang dibentuk nantinya akan menyoroti sejumlah persoalan dan temuan yang muncul dalam pelaksanaan Haji 2024, seperti soal data jumlah jamaah haji yang tidak sinkron antara di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan di lapangan.
"Data yang tidak sinkron antara jumlah jamaah yang berangkat, yang masuk dalam antrean sistem Siskohat, sistem komputerisasi haji dengan data-data yang kami temukan di lapangan," ujar dia.
Selian it, ada pula persoalan mengenai indikasi kuota tambahan haji yang dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Lalu persoalan terkait transportasi, akomodasi seperti tenda, konsumsi, dan kesehatan jamaah haji.
"Indikasi ini (jual beli visa) nanti akan disampaikan, bagaimana indikasi ini tidak bisa kita buka sekarang. Tapi, mungkin akan lebih detail di pansus, indikasi jual beli visa yang mengakibatkan harga visa melambung luar biasa tinggi," tutur Muhaimin.
Jakarta: Banyak
jemaah haji dilaporkan mengalami
diare. Tim Pengawas (Timwas) Haji
DPR RI menyebut pemerintah tidak belajar dari pelaksanaan Haji 2023 perihal layanan konsumsi yang tidak memenuhi standar.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah mengungkapkan jemaah haji yang mengalami diare antara lain dari embarkasi Solo, Sumatra Barat, Lampung, dan Surabaya. Ini terjadi karena makanan yang dikonsumsi tidak layak.
“Konsumsi bukan hanya gizi dan protein, melainkan juga kelayakan dari makanan itu sendiri juga harus diperhatikan,” ujar Luluk, dikutip dari
Antara, Selasa, 2 Juli 2024.
Luluk menyebut pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, layanan konsumsi juga tidak memenuhi standar pangan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari masalah tersebut.
Untuk itu Luluk meminta pemerintah untuk mengevaluasi layanan konsumsi bagi jemaah haji, termasuk operator penyedia konsumsi Indonesia. Ia berharap tidak terjadi masalah serupa pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
“Pemilihan rekanan harus sesuai, pemerintah harus transparan ketika lelang masalah catering,” katanya.
Sementara itu, Ketua Timwas Haji Abdul Muhaimin Iskandar dalam rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakata menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 usai mengevaluasi pelaksanaan haji.
"Kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan detail dari ibadah Haji 2024," kata Muhaimin kepada wartawan.
Muhaimin menjelaskan pansus yang dibentuk nantinya akan menyoroti sejumlah persoalan dan temuan yang muncul dalam pelaksanaan Haji 2024, seperti soal data jumlah jamaah haji yang tidak sinkron antara di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan di lapangan.
"Data yang tidak sinkron antara jumlah jamaah yang berangkat, yang masuk dalam antrean sistem Siskohat, sistem komputerisasi haji dengan data-data yang kami temukan di lapangan," ujar dia.
Selian it, ada pula persoalan mengenai indikasi kuota tambahan haji yang dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Lalu persoalan terkait transportasi, akomodasi seperti tenda, konsumsi, dan kesehatan jamaah haji.
"Indikasi ini (jual beli visa) nanti akan disampaikan, bagaimana indikasi ini tidak bisa kita buka sekarang. Tapi, mungkin akan lebih detail di pansus, indikasi jual beli visa yang mengakibatkan harga visa melambung luar biasa tinggi," tutur Muhaimin.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(SUR)
