Fadli: Tak Masalah Reuni 212 Bermuatan Politik

Nur Azizah, Marcheilla Ariesta, Kautsar Widya Prabowo 02 Desember 2018 12:46 WIB
aksi 212
Fadli: Tak Masalah Reuni 212 Bermuatan Politik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan tak ada salahnya jika Reuni Aksi 212 bermuatan politik. Menurut dia, hak setiap orang jika memang ingin mengganti presiden.

"Sekarang apa sih yang tidak ada politiknya? Jadi jangan naif lah. Yang penting kita tahu kriteria kampanye itu ajakan dan sebagainya, tapi kalau orang punya aspirasi mau ganti presiden apa salahnya?" kata Fadli di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu, 2 November 2018.

Dalam aksi tadi sempat menggema lagu 'Ganti Presiden'. Lagu itu melantun setelah ceramah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diputar. 


Lirik lagu diawali dengan ajakan untuk mengganti presiden yang tak cerdas. Lagu ini pun diikuti oleh sejumlah peserta Reuni 212.

Terkait hal itu, Fadli menilai lagu tersebut bukan sebuah pelanggaran. Menurut dia, hal itu tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.

"Enggak masalah, emang kenapa kalau kita menyatakan 2019 ganti presiden? Emang mana salahnya? Di mana letak kesalahannya? Dari sudut UU enggak ada," tegas dia.

Dia mengatakan rakyat tak ada salahnya beraspirasi. Menurut Fadli, semuanya yang terjadi di kegiatan ini dalam kerangka NKRI.

Baca: Reuni 212 Dinilai Malah Memperkuat NKRI

"Alhamdulillah, saya kira ini membuktikan bahwa para peserta yang hadir ini menunjukkan kemauan inisiatif masing-masing, dan saya kira inilah yang harusnya kita jaga, wajah demokrasi kita seperti ini, tidak ada kriminalisasi, dijamin oleh konstitusi kita," imbuh dia.

Dia menuturkan antusiasme ini memberikan optimisme bagi masyarakat bahwa pemilu bisa berjalan lancar. "Optimis tentu saja yang kami dukung bisa mendapat dukungan yang semakin besar dari waktu ke waktu," ujarnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya sudah mewanti-wanti agar reuni akbar 212 tak diselipi kampanye. Bawaslu tak segan menindak jika ada pihak yang memanfaatkan aksi tersebut untuk ajang kampanye. 

"Dilarang kampanye (di reuni 212). Baik kampanye capres, parpol, caleg dan calon anggota DPD semua tidak boleh," kata Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja ketika dihubungi, Kamis, 29 November 2018. 

Baca: Prabowo Mengaku Bangga Jadi Muslim Indonesia

Yang bisa dikategorikan kampanye adalah membawa atribut partai maupun peserta pemilu. Membawa atribut yang memuat citra diri peserta pemilu, ajakan untuk memilih paslon tertentu, hingga penyampaian visi-misi. Selain itu, kampanye tagar juga dilarang diselipkan dalam aksi tersebut. 

"(Kampanye tagar) juga tidak bisa. Kalau yang gitu-gitu itu berarti mereka nanti izinnya untuk kampanye," imbuh Bagja.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id