Pelaksana tugas Kepala BPIP, Hariyono. Foto: MI/Bary Fathahilah
Pelaksana tugas Kepala BPIP, Hariyono. Foto: MI/Bary Fathahilah

BPIP: Indonesia Darurat Pemahaman Pancasila

Nasional pancasila radikalisme Tangkal Radikalisme
Indra Maulana • 16 Oktober 2019 17:47
Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pemahaman Pancasila. Sejak Era Reformasi, Pancasila sudah terus menjauh dari ruang publik.
 
"Sejak reformasi, pengetahuan publik terhadap Pancasila sangat menurun. Sehingga, orang yang tak respek terhadap Pancasila semakin banyak. Bukan hanya masyarakat awam, tapi juga aparatur negara serta anggota TNI dan Polri," kata Pelaksana tugas Kepala BPIP, Hariyono, kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Untuk itu, kata dia, pemahaman atas ideologi Pancasila mendesak dilakukan. Perlu terobosan agar pemahaman Pancasila bisa mengena ke anak-anak muda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harus sesuai konteks zaman, selain menyenangkan tapi juga penuh makna," ujar Hariyono.
 
Ada sejumlah indikator pemahaman Pancasila sudah dijauhi masyarakat. Pertama, banyak aparatur negara yang sudah tak setuju Pancasila. Hal ini terbaca dari sejumlah riset yang dilakukan lembaga sosial, perguruan tinggi, hingga lembaga negara.
 
Indikator kedua, ujaran kebencian banyak digunakan oleh masyarakat, tak terkecuali aparatur sipil negara (ASN). Ia mencontohkan ujaran kebencian yang berasal dari istri Komandan Distrik Militer 1417 Kendari, Kolonel Hendi Suhendi.
 
Indikator ketiga, ketaksetujuan terhadap Pancasila sudah dilakukan secara eksplisit. Seperti yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang terang-terangan tak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara.
 
"Tadi pagi Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) mengatakan ada pejabat Kemendagri menyatakan tak setuju Pancasila. Konsekuensinya, Pak Tjahjo langsung me-nonjob-kan yang bersangkutan," kata dia.
 
Dari tiga indikasi itu, Hariyono menyatakan Indonesia sudah pada taraf darurat pemahaman Pancasila. "Menurut saya ini sangat darurat. Karena itu, perlu ada pengarusutamaan Pancasila yang dilakukan semua pihak," katanya.
 
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tiga persen anggota TNI sudah terpengaruh paham radikalisme dan tak setuju ideologi Pancasila.
 
"Saya sangat prihatin dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, merusak persatuan kita. Hilangnya Pancasila berarti hilangnya negara ini," kata Ryamizard saat memberi sambutan pada acara halalbihalal dengan anggota aktif dan purnawirawan TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 19 Juni 2019.
 
Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, kata Ryamizard, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam atau khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.
 
"Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila," ujarnya.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif