Ilustrasi ojek online - MI/Arya Manggala.
Ilustrasi ojek online - MI/Arya Manggala.

YLKI: Diskon Tarif Ojol Tak Masalah

Nasional ojek online
Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 Juni 2019 11:23
Jakarta: Kementerian Perhubungan berencana melarang diskon tarif ojek online (ojol) dengan tujuan menciptakan persaingan sehat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai diskon tarif ojol tidak menjadi masalah.
 
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut diskon tak masalah dengan catatan tarif yang telah dipotong operator atau mitranya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai Tarif Batas Atas (TBA). Hal ini termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
 
"Di situ telah dijelaskan tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi," terang Tulus kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA tidak masalah.
 
"Tidak ada yang salah dengan diskon selama masih di rentang TBB-TBA. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen," ujar dia.
 
(Baca juga:Kemenhub Diminta Tak Campuri Urusan Promo Ojol)
 
Tulus menyebut yang menjadi persoalan, operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan Kemenhub dengan mematok di bawah TBB. Jika itu terjadi, ujarnya, bisa menjurus pada persaingan tidak sehat, bahkan menjurus predatory pricing.
 
Ia mengatakan di situlah tugas Kemenhub melakukan pengawasan jangan sampai diskon yang diberikan keluar dari rentang TBB-TBA. Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan tersebut.
 
Tulus mengatakan munculnya rencana pelarangan diskon di ojol meunjukkan Kemenhub gamang mengatur ojol. Peraturan Kemenhub yang sudah ada sebetulnya cukup memberikan patokan soal tarif.
 
"Kemenhub tak perlu turun tangan untuk membuat aturan soal diskon," kata Tulus.
 
Ia menilai seharusnya yang perlu menjadi perhatian dan perlu diperketat ialah standar pelayanan minimal bagi ojol khususnya yang berdimensi keselamatan. Sebab, sejatinya dimensi keselamatan pada ojol sangat rendah.
 
YLKI meminta operator dan partnernya konsisten dan mematuhi regulasi tersebut, agar diskon yang diberikan tidak melanggar TBB. Kemenhub harus konsisten dalam pengawasan baik terkait implementasi tarif TBA dan TBB, dan juga terkait standar pelayanan yang berdimensi keselamatan.
 
(Baca juga:KPPU Endus Indikasi Predatory Pricing dalam Diskon Tarif Ojek Online)
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif