Ilustrasi ojek online. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi ojek online. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kemenhub Diminta Tak Campuri Urusan Promo Ojol

Nasional grab gojek ojek online
Theofilus Ifan Sucipto • 12 Juni 2019 15:48
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kememhub) diminta tak terlalu mencampuri urusan tarif ojek online (ojol). Pasalnya, mereka telah berkontribusi soal keselamatan pengemudi ojol.
 
"Kemenhub jangan berlebihan dalam memikirkan kesejahteraan pengemudi," ujar pengamat transportasi Djoko Setijowarno kepada Medcom.id, Rabu 12 Juni 2019.
 
Dia mengatakan tugas pokok dan fungsi Kemenhub adalah soal keselamatan. Dalam hal ini, Kemenhub telah melakukan tugasnya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Djoko mengusulkan masalah tarif ojol diserahkan pada kementerian atau lembaga lain. Kemenhub masih punya banyak tugas yang perlu diselesaikan.
 
"Sudah dua tahun berkutat masalah transportasi online tidak beres-beres. Sementara angkutan umum belum bagus," ujarnya.
 
Baca juga: Regulasi Batas Atas Bawah Ojol Dinilai Tepat
 
Dia berpendapat penetapan tarif sejatinya kebijakan aplikator. Mereka tetap diberi kebebasan memberi diskon atau promo kepada penggunanya.
 
Dengan catatan, pengguna tetap membayar tarif pada pengemudi ojol. Apalagi, aplikator juga mendapat uang dari setiap order pengguna. Pemerintah, kata Djoko berperan mengawasi tarif, bukan menentukan sistematis perhitungannya.
 
Djoko menyarankan Kemenhub membenahi angkutan umum roda empat. Utamanya mereka yang beroperasi di sekitar stasiun kereta api atau halte bus.
 
Dia menyebut angkutan roda empat juga perlu mendapat perhatian untuk mencegah matinya usaha mereka. Jika usaha mereka mati, opsi masyarakat untuk mobilisasi turut berkurang.
 
"Kalau sudah begitu, pendapat dari pajak juga berkurang," kata dia.
 
Baca juga: Kenaikan Tarif Ojol Harus Menjamin Keselamatan Penumpang
 
Kemenhub bakal melarang aplikator ojek online memberikan tarif promo secara beruntun. Rencana ini pun telah dimasukkan dalam draft revisi Kepmenhub Nomor 348 Tahun 2019.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pihaknya telah mengkaji regulasi tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Survei pun telah dilakukan melalui lembaga internal dan lembaga independen.
 
"Diskon memungkinkan dimasukkan tapi ada batas waktu dan besarannya, tidak seperti sekarang sampai nol rupiah atau satu rupiah berturut-turut," kata Budi ditemui di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
 
Menurut Budi, tarif diskon maupun promo ojek online akan dibatasi agar tetap berada pada mekanisme persaingan usaha yang sehat. Pemantauan hingga sanksi tegas juga akan dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 

(MBM)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif