Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim. Foto: Puspa Perwitasari/Antara
Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim. Foto: Puspa Perwitasari/Antara

Kedaulatan Udara Indonesia Mendesak

Nasional penerbangan indonesia-singapura kedaulatan nkri
Theofilus Ifan Sucipto • 15 Agustus 2019 18:07
Jakarta: Pemerintah harus serius memperjuangkan kedaulatan udara Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan mencantumkan kedaulatan udara di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
“Kalau negara kita ingin tetap eksis sebagai negara berdaulat dan bermartabat, kita tidak punya jalan lain selain memulai mengelola wilayah udara dengan baik,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim kepada Medcom.id, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Chappy menyebut primadona pertumbuhan ekonomi dunia telah beralih dari Samudera Atlantik ke Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Tren itu terjadi melalui transportasi udara dunia yang diatur Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Ini adalah sebuah peradaban dunia yang sedang bergulir. Tidak bisa menunggu lagi,” tegas Chappy.
 
Setiap negara yang tergabung di ICAO harus menunjuk otoritas penerbangan nasional (national aviation authority). Di Indonesia, otoritas itu dipegang Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
 
Dalam pelaksanaannya, Kemenhub berpedoman pada regulasi ICAO. Regulasi itu untuk menjaga keamanan nasional (national security) dan kesejahteraan nasional (national prosperity).
 
Menurut dia, kedua hal itu penentu terwujudnya cita-cita bangsa. Misalnya, penerbangan melibatkan negara lain mulai dari pengadaan pesawat, hingga penumpangnya.
 
Selain itu, lanjut dia, kehadiran transportasi udara memudahkan kegiatan ekspor dan impor yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Keamanan dan kesejahteraan suatu negara terganggu bila tidak ada yang mengaturnya.
 
Baca:Pengelolaan Ruang Udara dalam Pembahasan Teknis
 
Chappy mengatakan negara lain tidak peduli Indonesia mampu mengelola kedaulatan udara atau tidak. Namun ICAO akan menegur bila Indonesia terbukti tidak menaati aturan. Bahkan kedaulatan udara Indonesia bisa diambil negara lain bila terus melanggar.
 
Celakanya, Indonesia belum memiliki institusi khusus yang mengelola wilayah kedaulatan udara. Kemenhub pun dinilai tidak cukup untuk mengatur urusan antardepartemen.
 
Dia mencontohkan masalah penumpang dari luar negeri berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sedangkan aspek keamanan negara berhubungan dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
 
“Harus ada institusi yang mengoordinasikan interdepartemen. Itu kelemahan kita karena egosektoral sering menghambat,” ujar pria lulus Akademi Angkatan Udara pada 1971 itu.
 
Urgensi Kedaulatan Udara
 
Dalam UUD 1945, Indonesia belum mencantumkan udara sebagai wilayah kedaulatan NKRI. Meski tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Penerbangan, regulasi itu tidak sekuat UUD 1945 saat terjadi sengketa.
 
Chappy menjelaskan upaya memasukkan kedaulatan udara ke dalam konstitusi telah dilakukan lewat amendemen UUD 1945 kedua. Upaya itu dilakukan oleh ahli hukum udara dan ruang angkasa dari Universitas Padjajaran Saefullah dan timnya. “Tapi ditolak, alasannya bumi dan air sama-sama bagian dari udara,” beber Chappy.
 
Dia khawatir hal itu berpotensi menimbulkan masalah. Posisi Indonesia akan lemah jika terjadi sengketa. Apalagi, wilayah penerbangan di Kepulauan Riau (Kepri) diatur oleh Singapura.
 
Dia menemukan itu saat akan melakukan penerbangan pertama dari Tanjung Pinang, Kepri, menuju Pekanbaru pada 1973. Saat itu, dia harus mendapat persetujuan area terbang dari Singapura.
 
“Saya tidak terima. Kok saya tidak ke luar negeri tapi harus izin ke negara lain,” ujarnya.
 
Setelah diselidiki, kejadian bermula pada 1946. Kala itu, lalu lintas udara di Selat Malaka semakin padat. ICAO merasa penerbangan di sekitar Selat Malaka harus diatur. Mereka pun harus menujuk sebuah negara yang diberi otoritas.
 
“Waktu itu Indonesia belum menjadi anggota ICAO karena baru setahun merdeka. Singapura pun belum ada. Tapi Selat Malaka didelegasikan pada Singapura (yang waktu itu) koloni Inggris,” ucap Chappy.
 
Dia merasa aneh sekaligus kesal. Apalagi, beberapa pejabat masih menilai hal itu lumrah. Padahal, Kepri adalah wilayah kedaulatan Indonesia dan berada di daerah perbatasan yang kritis.
 
“Selat Malaka itu jalur logistik nomor dua atau tiga di dunia. Dia punya potensi sengketa wilayah,” ungkapnya.
 
Baca:Pengelolaan Ruang Udara Kepri dari Singapura Ditarget Selesai Tahun Ini
 
Chappy menjelaskan penyebab perang besar ialah sengketa wilayah. Misalnya, tembok besar Tiongkok yang dibangun selama tiga dinasti untuk menahan serangan dari utara, dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga berencana membangun tembok perbatasan antara AS dan Meksiko.
 
"Wilayah udara harus dikelola dengan baik. (Diatur) mana saja wilayah kedaulatan kita yang mengacu pada wilayah negara," tutur Chappy.
 
Chappy bersyukur Presiden Jokowi sudah cukup menjawab kegelisahan soal kedaulatan udara ini. Hal itu dilakukan dengan mengeluarkan instruksi untuk mengambil kedaulatan udara di Kepri dari tangan Singapura.
 
“Presiden Jokowi sudah mengeluarkan instruksi, bagi saya sudah selesai. Tinggal gimana dijalankan, walaupun belum puas karena di dasar konstitusi belum ada (kedaulatan udara),” pungkas Chappy.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif