"Forum forkopimda akan merangkul semua stakeholder tekait untuk memikirakn kasus Mesuji yang berulang terus. Ini bukan pertama kali, dulu 2012 pernah terjadi," ujar Pandra saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 18 Juli 2019.
Pandra melanjutkan persoalan konflik lahan di Lampung bakal dibicarakan di tingkat provinsi. Bahkan, bisa juga ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
"Konflik lahan ini kan ada pemangku kepentingannya, bisa dari kementerian terkait. Supaya enggak terulang," ucapnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Eks ajudan Kapolri Jenderal pol Sutanto ini menerangkan konflik lahan yang terjadi di Lampung berada di area kawasan hutan produktif (KHP) yang merupakan hutan lindung milik negara. Sehingga harusnya kawasan tersebut dibarikade dan dijaga petugas.
"Ini kan tidak (dijaga), mereka (warga) menggarap lahan tersebut dan dianggap jadi pemilik lahan karena menguasai dari nenek moyang. Akhirnya itu tidak punya kepastian hukum," bebernya.
Baca: Kronologis Bentrok Lahan di Mesuji
Bentrokan antara kelompok Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM dan kelompok Pematang Panggang Mesuji Raya terjadi pada Rabu, 17 Juli 2019, sekitar pukul 14.00 WIB di Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM. Bentrok dilatarbelakangi sengketa pembajakan area lahan setengah hektare.
Sekitar pukul 11.00 WIB, datang alat berat bajak milik kelompok Pematang Panggang Mesuji Raya, kemudian melakukan pembajakan di lokasi KHP Register 45 Mekar Jaya Abadi. Pembajakan dilakukan di area lahan seluas setengah hektare milik salah satu warga bernama Yusuf, 41, yang merupakan kelompok Mekar Jaya Abadi.
Kegiatan pembajakan tersebut kemudian diketahui oleh salah satu warga dari kelompok Mekar Jaya Abadi. Mengetahui itu, warga tersebut memukul kentongan dan mengamankan warga yang sedang membajak tersebut.
Warga kemudian menanyakan perintah siapa untuk melakukan pembajakan tersebut. Tidak lama, operator bajak disuruh pulang. Ia kemudian kembali ke area pembajakan membawa rekannya dan langsung menyerang kelompok Mekar Jaya.
