medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menuntaskan proyek sodetan Kali Ciliwung. Sodetan itu penting untuk mengalihkan aliran air Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
"Berkaitan dengan banjir, banjir ini banjir kanal. Sodetan terowongan dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur itu masih ada 1 atau 2 yang belum bebas. Saya perintahkan untuk segera ditindaklanjuti pembebasannya," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017
Menurut dia, pembangunan sodetan ini dapat menyelesaikan masalah banjir yang selama ini menghantui masyarakat Ibu Kota. Artinya, kata dia, bila Kali Ciliwung meluap, air bisa dikirim ke KBT.
"Itu yang saya sampaikan ada hal yang belum selesai segera diselesaikan," ujar dia.
Baca: Empat Tahun Dibangun, Sodetan Ciliwung Baru 40%
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga bertekad menyelesaikan pembangunan waduk Sukamahi, Ciawi, Bogor. Dengan begitu, debit air yang mengalir ke Jakarta bisa dicegah oleh waduk tersebut.
Menurut dia, program ini sudah lama dicanangkan Pemprov DKI sejak dirinya menjadi Gubernur. Namun, saat dirinya menjadi Presiden, proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat.
Presiden yakin, proyek ini dapat mengurangi banjir di Ibu Kota. "Ini kita terus memperbaiki apa yang belum baik," ujar dia.
Selain masalah banjir, Jokowi juga meminta Anies-Sandi melanjutkan penataan kawasan kumuh. Sehingga, Jakarta betul-betul menjadi kota yang tata ruangnya baik dan penghijauannya baik.
Menurut dia, hal ini harus dijalankan oleh Pemprov DKI. Apalagi, APBD DKI Jakarta berkemampuan untuk menata kawasan kumuh.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan sodetan Ciliwung selesai pada Oktober 2015. Namun, ada lahan seluas 1,35 hektare yang bermasalah. Padahal lahan itu diperlukan buat area pintu masuk air (inlet) dari Kali Ciliwung ke KBT.
Baca: Pembangunan Sodetan Ciliwung di Bidara Cina Mangkrak
Warga Bicara Cina mengajukan class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2015. Warga meminta Majelis Hakim membatalkan sertifikat Nomor 227 yang menyebut lahan di RW 04 milik Pemprov DKI.
Majelis hakim mengabulkan gugatan warga Bidara Cina bernomor 59/G/2016/PTUN. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Gubernur DKi jakarta saat itu Basuki Tjahaj Purnama harus mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 277/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT.
Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan menjelaskan, ada dua terowongan di area Sodetan Ciliwung yang bertemu di arriving shaft Jalan Otista III. Masing-masing terowongan memiliki panjang 1.270 meter dengan kedalaman terowongan 14 meter di bawah permukaan tanah.
Melihat alotnya pembebasan lahan di Bidara Cina, gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya merevisi target penyelesaian proyek tersebut pada 2017.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menuntaskan proyek sodetan Kali Ciliwung. Sodetan itu penting untuk mengalihkan aliran air Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
"Berkaitan dengan banjir, banjir ini banjir kanal. Sodetan terowongan dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur itu masih ada 1 atau 2 yang belum bebas. Saya perintahkan untuk segera ditindaklanjuti pembebasannya," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017
Menurut dia, pembangunan sodetan ini dapat menyelesaikan masalah banjir yang selama ini menghantui masyarakat Ibu Kota. Artinya, kata dia, bila Kali Ciliwung meluap, air bisa dikirim ke KBT.
"Itu yang saya sampaikan ada hal yang belum selesai segera diselesaikan," ujar dia.
Baca:
Empat Tahun Dibangun, Sodetan Ciliwung Baru 40%
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga bertekad menyelesaikan pembangunan waduk Sukamahi, Ciawi, Bogor. Dengan begitu, debit air yang mengalir ke Jakarta bisa dicegah oleh waduk tersebut.
Menurut dia, program ini sudah lama dicanangkan Pemprov DKI sejak dirinya menjadi Gubernur. Namun, saat dirinya menjadi Presiden, proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat.
Presiden yakin, proyek ini dapat mengurangi banjir di Ibu Kota. "Ini kita terus memperbaiki apa yang belum baik," ujar dia.
Selain masalah banjir, Jokowi juga meminta Anies-Sandi melanjutkan penataan kawasan kumuh. Sehingga, Jakarta betul-betul menjadi kota yang tata ruangnya baik dan penghijauannya baik.
Menurut dia, hal ini harus dijalankan oleh Pemprov DKI. Apalagi, APBD DKI Jakarta berkemampuan untuk menata kawasan kumuh.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan sodetan Ciliwung selesai pada Oktober 2015. Namun, ada lahan seluas 1,35 hektare yang bermasalah. Padahal lahan itu diperlukan buat area pintu masuk air (inlet) dari Kali Ciliwung ke KBT.
Baca:
Pembangunan Sodetan Ciliwung di Bidara Cina Mangkrak
Warga Bicara Cina mengajukan class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2015. Warga meminta Majelis Hakim membatalkan sertifikat Nomor 227 yang menyebut lahan di RW 04 milik Pemprov DKI.
Majelis hakim mengabulkan gugatan warga Bidara Cina bernomor 59/G/2016/PTUN. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Gubernur DKi jakarta saat itu Basuki Tjahaj Purnama harus mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 277/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT.
Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan menjelaskan, ada dua terowongan di area Sodetan Ciliwung yang bertemu di arriving shaft Jalan Otista III. Masing-masing terowongan memiliki panjang 1.270 meter dengan kedalaman terowongan 14 meter di bawah permukaan tanah.
Melihat alotnya pembebasan lahan di Bidara Cina, gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya merevisi target penyelesaian proyek tersebut pada 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
