medcom.id, Jakarta: Pembuatan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT) berjalan lamban. Sejak dibangun pada 2013, pengerjaan baru mencapai 40 persen. Padahal sodetan itu dibutuhkan buat mengatasi banjir di kawasan Cawang, Bukit Duri, dan sekitranya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dari total panjang sodetan 2,9 kilometer, baru 1,2 kilometer yang dikerjakan.
"Baik kami maupun Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menunggu putusan class action yang diajukan warga Bidara Cina," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 3 Maret 2017.
Saefullah mengungkapkan, 1,2 kilometer tersebut membentang dari KBT hingga Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista) III. Selama belum ada putusan, sodetan tidak bisa dikerjakan.
Menurut Saefullah, pembangunan sodetan tidak boleh gagal, sehingga ketika debit air Sungai Ciliwung meningkat, bisa dialirkan ke KBT. "KBT ini hujan sebesar apapun daya tampungnya masih bagus. Masih kering. Beda dengan Kanal Banjir Barat (KBB), KBT juga bersih tidak ada gubuk-gubuk liar," ujar Saefullah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan sodetan Ciliwung selesai pada Oktober 2015. Namun, ada lahan seluas 1,35 hektare yang bermasalah. Padahal lahan itu diperlukan buat area pintu masuk air (inlet) dari Kali Ciliwung ke KBT.
Warga Bicara Cina mengajukan class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2015. Warga meminta Majelis Hakim membatalkan sertifikat Nomor 227 yang menyebut lahan di RW 04 milik Pemprov DKI.
Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan menjelaskan, ada dua terowongan di area Sodetan Ciliwung yang bertemu di arriving shaft Jalan Otista III. Masing-masing terowongan memiliki panjang 1.270 meter dengan kedalaman terowongan 14 meter di bawah permukaan tanah.
Melihat alotnya pembebasan lahan di Bidara Cina, gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya merevisi target penyelesaian proyek tersebut pada 2017.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNxM21yb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pembuatan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Timur (KBT) berjalan lamban. Sejak dibangun pada 2013, pengerjaan baru mencapai 40 persen. Padahal sodetan itu dibutuhkan buat mengatasi banjir di kawasan Cawang, Bukit Duri, dan sekitranya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dari total panjang sodetan 2,9 kilometer, baru 1,2 kilometer yang dikerjakan.
"Baik kami maupun Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menunggu putusan class action yang diajukan warga Bidara Cina," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 3 Maret 2017.
Saefullah mengungkapkan, 1,2 kilometer tersebut membentang dari KBT hingga Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista) III. Selama belum ada putusan, sodetan tidak bisa dikerjakan.
Menurut Saefullah, pembangunan sodetan tidak boleh gagal, sehingga ketika debit air Sungai Ciliwung meningkat, bisa dialirkan ke KBT. "KBT ini hujan sebesar apapun daya tampungnya masih bagus. Masih kering. Beda dengan Kanal Banjir Barat (KBB), KBT juga bersih tidak ada gubuk-gubuk liar," ujar Saefullah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan sodetan Ciliwung selesai pada Oktober 2015. Namun, ada lahan seluas 1,35 hektare yang bermasalah. Padahal lahan itu diperlukan buat area pintu masuk air (inlet) dari Kali Ciliwung ke KBT.
Warga Bicara Cina mengajukan class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2015. Warga meminta Majelis Hakim membatalkan sertifikat Nomor 227 yang menyebut lahan di RW 04 milik Pemprov DKI.
Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan menjelaskan, ada dua terowongan di area Sodetan Ciliwung yang bertemu di
arriving shaft Jalan Otista III. Masing-masing terowongan memiliki panjang 1.270 meter dengan kedalaman terowongan 14 meter di bawah permukaan tanah.
Melihat alotnya pembebasan lahan di Bidara Cina, gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya merevisi target penyelesaian proyek tersebut pada 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
