DPRD DKI Belum Bahas Tarif MRT

Jakarta: DPRD DKI Jakarta mengaku belum menerima surat terkait pembahasan tarif Mass Rapid Transit (MRT). Padahal, peresmian MRT direncanakan bulan ini.  "Kalau di komisi B belum ada (pembahasan). Kemarin saya cek belum ada suratnya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi, Jumat, 1 Maret 2019.  Meski belum ada pembahasan, Suhaimi menyebut, tarif MRT harus memikirkan daya beli masyarakat. Hal ini, kata dia, juga perlu diimbangi fasilitas yang baik dari transportasi massal. Sebab, tujuan utama adalah mengurangi kemacetan di Ibu Kota. "Prinsipnya itu ringan bagi masyarakat, aman, nyaman, dan memadai," imbuh Suhaimi.  Dia mengaku tidak memusingkan jumlah subsidi atau nilai pasti tarif MRT. Yang paling penting, kata dia, tarif yang dipatok disetujui masyarakat.  "Berapa pun bagi saya enggak keberatan, gratis pun enggak masalah. Asalkan duitnya ada, itu memang kewajibannya pemerintah (menyediakan layanan terbaik)," kata Suhaimi. Suhaimi menyebut pemerintah wajib menyiapkan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Apalagi, lanjut dia, MRT merupakan salah satu alternatif selain light rapid transit (LRT), TransJakarta, dan Jak Lingko. Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengatakan seluruh transportasi massal harus benar-benar terintegrasi dengan baik sebelum membicarakan tarif. Hal ini dinilai memengaruhi minat masyarakat. "Kalau misalnya murah tapi tidak terintegrasi atau murah tapi tidak tepat waktu karena macet, masyarakat enggak akan mau juga (menggunakan transportasi massal)," tutur Suhaimi. (Baca juga: Tarif MRT Dihitung per Kilometer) Dia berharap komunikasi soal tarif MRT antara DPRD pemerintah provinsi (Pemprov) DKI segera berlangsung. Mengingat, tarif MRT direncanakan bersubsidi, dan dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. "Ini perlu dikomunikasikan dengan DPRD karena bagaimanapun berarti harus dianggarkan," pungkas Suhaimi. Gubernur DKI Jakarta Anies ingin tarif MRT terintegrasi dengan angkutan lainnya. Dia mengatakan, tarif angkutan umum di Jakarta ada unsur subsidinya dan perlu dipertimbangkan dengan matang. Dirinya akan berkonsultasi dengan DPRD DKI terkait masalah hal itu.  Sebab, subsidi tarif pada angkutan umum di Jakarta diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diputuskan bersama legislatif.   Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan perhitungan tarif tidak boleh terpaku pada satu moda. Sebab MRT terhubung dengan bus Transjakarta, bus dalam kota, dan angkutan umum.  "Jadi ketika membicarakan tarif, bukan semata-mata soal MRT saja, tapi memperhitungkan kalau nanti terintegrasi," ujarnya. Dia menegaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta berusaha mengintegrasikan semua moda transportasi yang terdiri dari tiga unsur. "Pertama rute yang terintegrasi, kedua tiket yang terintegrasi, dan yang terakhir manajemennya," kata Anies.   Anies menyebut peresmian MRT tidak akan tertunda hanya karena masalah besaran tarif. "Insyaallah bulan Maret akhir sesuai rencana akan diresmikan. Tidak ada kemungkinan molor hanya karena harganya," ujarnya. (Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Dorong Transportasi Umum Gratis)