medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik membantah delapan fraksi yang menolak sistem e-budgeting. Ia mengatakan, kabar tersebut ialah isu lama.
"Itu mah kabar lama, tahun 2015 kenapa diisukan lagi? Itu perasaan orang iri yang kalah saja," kata Taufik kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.
Taufik mengaku sejumlah fraksi sempat tidak setuju dengan penerapan e-budgeting. Sebab, sebelumnya, pengesahan RAPBD menjadi APBD tidak menggunakan peraturan daerah (perda), tetapi peraturan gubernur (pergub).
"Kalau pergub kan kita enggak ikut terlibat. Mereka sendiri yang membahas dan mengesahkan. Kalau pakai Perda kami ikut terlibat," ujar Taufik.
Baca: DPRD DKI Dukung Sistem E-Budgeting dengan Catatan
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menilai APBD 2016 dan 2017 lebih baik semenjak menggunakan e-budgeting. Pembahasan APBD pun tepat waktu.
"E-budgeting sudah bagus. Saya kira enggak ada yang menolak e-budgeting, malah harus dilanjutkan. Kenapa jadi ribet," pungkasnya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arief. Menurutnya sistem e-budgeting bisa mencegah adanya dana siluman.
Baca: Sistem e-Budgeting Tergantung Kebijakan Gubernur
Lagi pula, lanjut dia, tujuan e-budgeting untuk transparansi telah tercapai. Sistem anggaran berbasis teknologi dan informasi itu pun sudah sesuai aturan. "Kalau bagus kedepannya ya kita lanjutkan. Sejauh ini bagus," pungkasnya.
E-Budgeting merupakan sistem untuk mengetahui program dan anggaran yang digunakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seluruh proses input data menggunakan kata sandi khusus. Bappeda membuat rencana kegiatan dan diinput ke dalam sistem tersebut.
Setelah itu, SKPD memasukkan komponen barang penunjang kegiatan atau program yang sudah disusun Bappeda dengan menyertakan kode nomor rekening. Badan Pengawasan Keuangan dan Daerah (BPKD) lalu menginput harga satuan dari komponen-komponen barang yang telah disusun SKPD.
Harga satuan diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). "Misalnya mau membeli kamera merek Canon, kami menyiapkan bermacam tipe dan harga. Dia (SKPD) tinggal menyortir dan membeli," kata Kepala BPKD Heru Budi Hartono.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik membantah delapan fraksi yang menolak sistem e-budgeting. Ia mengatakan, kabar tersebut ialah isu lama.
"Itu mah kabar lama, tahun 2015 kenapa diisukan lagi? Itu perasaan orang iri yang kalah saja," kata Taufik kepada
Metrotvnews.com, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.
Taufik mengaku sejumlah fraksi sempat tidak setuju dengan penerapan e-budgeting. Sebab, sebelumnya, pengesahan RAPBD menjadi APBD tidak menggunakan peraturan daerah (perda), tetapi peraturan gubernur (pergub).
"Kalau pergub kan kita enggak ikut terlibat. Mereka sendiri yang membahas dan mengesahkan. Kalau pakai Perda kami ikut terlibat," ujar Taufik.
Baca: DPRD DKI Dukung Sistem E-Budgeting dengan Catatan
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menilai APBD 2016 dan 2017 lebih baik semenjak menggunakan e-budgeting. Pembahasan APBD pun tepat waktu.
"E-budgeting sudah bagus. Saya kira enggak ada yang menolak e-budgeting, malah harus dilanjutkan. Kenapa jadi ribet," pungkasnya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arief. Menurutnya sistem e-budgeting bisa mencegah adanya dana siluman.
Baca: Sistem e-Budgeting Tergantung Kebijakan Gubernur
Lagi pula, lanjut dia, tujuan e-budgeting untuk transparansi telah tercapai. Sistem anggaran berbasis teknologi dan informasi itu pun sudah sesuai aturan. "Kalau bagus kedepannya ya kita lanjutkan. Sejauh ini bagus," pungkasnya.
E-Budgeting merupakan sistem untuk mengetahui program dan anggaran yang digunakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seluruh proses input data menggunakan kata sandi khusus. Bappeda membuat rencana kegiatan dan diinput ke dalam sistem tersebut.
Setelah itu, SKPD memasukkan komponen barang penunjang kegiatan atau program yang sudah disusun Bappeda dengan menyertakan kode nomor rekening. Badan Pengawasan Keuangan dan Daerah (BPKD) lalu menginput harga satuan dari komponen-komponen barang yang telah disusun SKPD.
Harga satuan diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). "Misalnya mau membeli kamera merek Canon, kami menyiapkan bermacam tipe dan harga. Dia (SKPD) tinggal menyortir dan membeli," kata Kepala BPKD Heru Budi Hartono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
