WTP DKI Jakarta Tak Hilangkan Potensi Korupsi

Jakarta: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kepada Pemprov DKI tak menjadi tolok ukur transparansi anggaran. Proses pemeriksaan oleh BPK tidak menyeluruh.  "Pemeriksaan BPK lalu lahirnya opini WTP atau WDP (Wajar dengan Pengecualian) tersebut bukan berarti menghilangkan potensi korupsi yang ada," kata Sekjen Seknas Fitra Misbah Hasan, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 7 November 2019.  Misbah menjelaskan BPK cuma melakukan uji petik. Beberapa program kegiatan diperiksa.    "Kemudian pemeriksaan sebatas prosedur apakah proses yang dilakukan patuh pada perundang-undangan atau enggak," beber dia.  Misbah menambahkan alasan lain pemberian predikat WTP menyangkut sinergitas antara program Pemprov DKI dan program nasional. Dia menegaskan pemberian predikat sebatas laporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menuturkan kunci utama pemerintahan yang bersih ialah transparansi anggaran. Publik perlu tahu uang yang dikeluarkan pemerintah daerah.  "Setahu kami, dulu zaman Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) hampir tidak pernah dapat opini WTP dari BPK. Satu catatan penting dari BPK waktu zaman Pak Jokowi dan Ahok banyak sekali kewajiban pengembang real estate yang harusnya diberikan kepada DKI, tapi belum diberikan," beber dia.  Rian mempertanyakan pemberian WTP itu. Dia menduga kewajiban pengembang sudah tertagih.  "Kalau memang penagihan tersebut sudah terjadi dengan baik, harusnya pembelian lahan oleh Pemprov DKI tidak sebanyak sekarang," tutur Ernest. DKI memperoleh predikat opini WTP dalam laporan keuangan 2018 pada Mai lalu. Raihan WTP ini diperoleh dua tahun berturut-turut.